Akankah Statuta UI Direvisi? Begini Jawaban Nadiem Makarim

- Minggu, 25 Juli 2021 | 04:15 WIB
Nadiem Makarim
Nadiem Makarim

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menanggapi terkait Statuta UI yang direvisi, salah satunya berkaitan dengan rangkap jabatan rektor.

Nadiem mengatakan, dirinya menerima masukan dari sivitas akademika UI dan berbagai pihak mengenai peraturan pemerintah (PP) yang menjadi polemik tersebut.

"Saya menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Nizam) untuk menampung aspirasi dari sivitas akademika UI terkait PP Statuta UI," kata Nadiem, dalam keterangannya, Jumat (23/7).

PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 beberapa hari ini menimbulkan banyak kritik dari masyarakat, baik itu sivitas UI ataupun bukan. Salah satu pasal yang disorot yakni berkaitan dengan rektor yang dilarang merangkap jabatan pada jenjang direksi di satu badan usaha.

Namun, PP itu memberi celah kepada rektor UI untuk dapat merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Rektor UI Ari Kuncoro sebelumnya menjabat sebagai komisaris BRI, meskipun dikabarkan sudah mengundurkan diri sejak Rabu (21/7). Sebelum statuta UI direvisi, Ari Kuncoro dinilai melanggar soal ketentuan rangkap jabatan berdasar Statuta UI menurut PP 68/2013.

Nadiem mengaku, inisiatif pembahasan perubahan PP Statuta UI sebenarnya sudah dilakukan sejak 2019. "Pembahasan telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah telah menerima masukan dari berbagai pihak," kata dia.

Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI), Saleh Husin mengaku, pihaknya baru menerima salinan PP Statuta UI beberapa waktu lalu. Tahapan selanjutnya yakni pihak UI akan mempelajari revisi statuta, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat di MWA.

Menurutnya, semua proses revisi yang dilakukan sudah melalui mekanisme dan tata aturan yang berlaku. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah yang pada akhirnya melakukan revisi terhadap PP Statuta UI.

Pendapat rektor

Sementara, sejumlah rektor ikut memberikan pendapatnya terkait PP Statuta UI yang disahkan Presiden Joko Widodo sejak 2 Juli 2021 itu. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho menilai rangkap jabatan pada rektor bisa saja. Namun, di dalam statuta kampus yang bersangkutan juga harus memperbolehkan peraturan itu.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Sumber: republika.co.id

Terkini

Fungsi PBB dan Badan Utamanya yang Perlu Kamu Ketahui

Selasa, 21 September 2021 | 21:44 WIB

D4 PNP Mampu Bersaing dengan S-1 Universitas

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
X