Fahri Hamzah: Rusaknya Demokrasi Berawal dari Biaya Politik Mahal 

- Sabtu, 4 September 2021 | 19:42 WIB
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilihan presiden, legislatif maupun pilkada selama ini telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. 

"Sehingga melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat yang terpilih. Sebab, keterpilihan mereka tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitasnya, tapi ditentukan 'isi tas' atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana (bohir)," Fahri saat menjadi narasumber dalam acara RUMPI dengan tema "Cost Politik Mahal, Bisakah Disiasati?" yang disiarkan live streaming YouTube Gelora TV, Jumat (3/9/2021) petang. 

Karena itu menurut Fahri, tidak mengherankan ketika mereka terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan. 

"Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK,  nggak ada lagi politisi yang tidak ditangkap. Baru-baru ini yang ramai ada seorang anggota DPR dengan bupati, yang merupakan istrinya ditangkap," kata Fahri. 

Fahri berpandangan, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. Untuk itu, dia mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat. 

"Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara. Tetapi sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan," katanya. 

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, Partai Gelora akan berusaha untuk memutus lingkaran setan tersebut. Ia mengatakan, pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik. 

"Negara yang beres sistem politiknya ya harus bebas korupsi. Sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politiknya. Saya juga tidak mau, kalau caleg dibiayai partai, karena kalau dia bersalah, partai politik akan mengambil kepemilikannya," ujar Fahri. 

Fahri menambahkan, pembiayaan politik yang mahal sebenarnya bisa disiasati ditekan seminimal mungkin dengan berbagai cara seperti misalnya menggelar pertemuan secara virtual dibandingkan bertemu dengan cara bertatap muka. 

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Terkini

Puan Maharani Desak Pemerintah Naikkan Upah Buruh

Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:45 WIB

Payung Hukum PPHN Masih Jadi Perdebatan di MPR

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X