Fahri Hamzah: Mahalnya Biaya Politik jadi Bumerang Sistem Demokrasi dan Parpol

- Minggu, 5 September 2021 | 16:20 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah /Instagram.com/@fahrihamzah
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah /Instagram.com/@fahrihamzah

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku partai politik (parpol) terutama yang masuk dalam lingkaran kekuasaan.

"Segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat. Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara, namun sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan," kata Fahri dikutip dari Pikiran-Rakyat.com dengan judul Fahri Hamzah: Kerusakan Negara Demokrasi Bisa Dilihat dari Tingkah Laku Partai Politiknya, Minggu (5/9).

Baca Juga: Fahri Hamzah: Rusaknya Demokrasi Berawal dari Biaya Politik Mahal 

Menurut Fahri juga, mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilu presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada), telah menjadi "bumerang" bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia.

"Hal itu melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih. Karena keterpilihan mereka tidak ditentukan kualitas dan kapabilitasnya, tapi 'isi tas' atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana," ujarnya.

Baca Juga: Seru! Fahri Hamzah Saling 'Serang' dengan Said Didu di Twitter

Menurut Fahri, tidak mengherankan apabila ketika para politisi atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar "balik modal".

Untuk itu, Fahri menegaskan Partai Gelora akan berusaha untuk memutus "lingkaran setan" tersebut, karena pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik.

Menurut dia, negara yang beres sistem politiknya harus bebas korupsi, sehingga sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politik. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Puan Maharani Desak Pemerintah Naikkan Upah Buruh

Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:45 WIB

Payung Hukum PPHN Masih Jadi Perdebatan di MPR

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X