Tak Terima Putusan Pemerintah, Demokrat: Mari Awasi Moeldoko Cs di PTUN

Milna Miana
- Selasa, 14 September 2021 | 06:29 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kepala Badan Komunikasi dan Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra terus mewanti-wanti pemutarbalikan fakta yang bisa saja dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan mantan kader lainnya.

Pasalnya, dia menilai, Moeldoko Cs masih berupaya membuktikan kelengkapan persyaratan termasuk keabsahan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan Maret 2021 lalu.

Baca Juga: Polisi Jaga Lokasi Bersitegang Kubu AHY dan Moeldoko di Tangerang

Herzaky menyebutkan, ada dua gugatan yang dimasukkan oleh Moeldoko Cs ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang diperkirakan akan diputuskan dalam bulan Oktober 2021 ini.

Pertama, Perkara nomor 150, penggugatnya Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dimana mereka meminta agar Majelis Hakim PTUN membatalkan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 yang menolak pendaftaran hasil KLB Deli Serdang.

Baca Juga: DPC Partai Demokrat Pasaman Barat Senantiasa Berjuang untuk Kesejahteraan Masyarakat

"Mereka juga meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan Menkumham agar mengesahkan hasil KLB abal-abal tersebut. Ini upaya ‘begal politik’ yang melecehkan hukum dan demokrasi," katanya dikuti dari Pikiran-Rakyat.com dengan judul Belum Puas Terhadap Putusan Pemerintah, Demokrat: Waspadai Moeldoko Cs di PTUN, Selasa (14/9/2021).

Lalu yang kedua, kata dia perkara nomor 154. Ada tiga mantan kader Partai Demokrat yang terafiliasi dengan Moeldoko.

Mereka menuntut Majelis Hakim Pengadilan TUN agar membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V PD 2020 yang telah dikeluarkan lebih dari setahun yang lalu.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: PikiranRakyat.com

Tags

Terkini

Prabowo Maju Pilpres 2024, Jokowi: Ya Silahkan

Jumat, 12 Agustus 2022 | 17:11 WIB
X