Tak Terima Putusan Pemerintah, Demokrat: Mari Awasi Moeldoko Cs di PTUN

Milna Miana
- Selasa, 14 September 2021 | 06:29 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

"Artinya, kalau digugat, ya sudah kadaluarsa. Kalaupun mau gugat, harus 90 hari, atau tiga bulan sebelumnya. Hal ini jelas diatur dalam Hukum di Negara kita," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menegaskan upaya untuk merampas partainya sampai saat ini berjalan.

“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan," ucapnya.

Setelah keputusan Kemenkumham mengenai penolakan terhadap segala hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, AHY menyebut masih ada mantan kader yang berupaya untuk menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung," ujarnya.

Kata dia, meski pihaknya mempunyai segala bukti yuridis yang kuat, untuk bisa mematahkan mereka untuk yang kedua kali, tapi dirinya meminta agar seluruh kader tetap waspada.

Sebab kata AHY, yang diperjuangkan bukanlah sekadar kekuasaan, melainkan tegaknya kebenaran dan keadilan termasuk hukum di negeri ini.

"Mari benar-benar kita ikuti, kawal, dan awasi semua tahapan proses hukum yang tengah berjalan ini," tuturnya. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Deretan Perempuan Hebat dalam Keluarga Puan Maharani

Minggu, 5 Desember 2021 | 13:30 WIB

Ini Tokoh Wanita yang Layak Masuk Bursa Capres

Senin, 29 November 2021 | 17:55 WIB

5 Peran Penting Puan Maharani di Kancah Politik

Senin, 29 November 2021 | 16:30 WIB

DPR Minta Dunia Jangan Lupakan Palestina

Senin, 29 November 2021 | 13:46 WIB
X