Tak Terima Putusan Pemerintah, Demokrat: Mari Awasi Moeldoko Cs di PTUN

Milna Miana
- Selasa, 14 September 2021 | 06:29 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kepala Badan Komunikasi dan Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra terus mewanti-wanti pemutarbalikan fakta yang bisa saja dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan mantan kader lainnya.

Pasalnya, dia menilai, Moeldoko Cs masih berupaya membuktikan kelengkapan persyaratan termasuk keabsahan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan Maret 2021 lalu.

Baca Juga: Polisi Jaga Lokasi Bersitegang Kubu AHY dan Moeldoko di Tangerang

Herzaky menyebutkan, ada dua gugatan yang dimasukkan oleh Moeldoko Cs ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang diperkirakan akan diputuskan dalam bulan Oktober 2021 ini.

Pertama, Perkara nomor 150, penggugatnya Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dimana mereka meminta agar Majelis Hakim PTUN membatalkan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 yang menolak pendaftaran hasil KLB Deli Serdang.

Baca Juga: DPC Partai Demokrat Pasaman Barat Senantiasa Berjuang untuk Kesejahteraan Masyarakat

"Mereka juga meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan Menkumham agar mengesahkan hasil KLB abal-abal tersebut. Ini upaya ‘begal politik’ yang melecehkan hukum dan demokrasi," katanya dikuti dari Pikiran-Rakyat.com dengan judul Belum Puas Terhadap Putusan Pemerintah, Demokrat: Waspadai Moeldoko Cs di PTUN, Selasa (14/9/2021).

Lalu yang kedua, kata dia perkara nomor 154. Ada tiga mantan kader Partai Demokrat yang terafiliasi dengan Moeldoko.

Mereka menuntut Majelis Hakim Pengadilan TUN agar membatalkan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V PD 2020 yang telah dikeluarkan lebih dari setahun yang lalu.

"Artinya, kalau digugat, ya sudah kadaluarsa. Kalaupun mau gugat, harus 90 hari, atau tiga bulan sebelumnya. Hal ini jelas diatur dalam Hukum di Negara kita," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menegaskan upaya untuk merampas partainya sampai saat ini berjalan.

“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan," ucapnya.

Setelah keputusan Kemenkumham mengenai penolakan terhadap segala hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, AHY menyebut masih ada mantan kader yang berupaya untuk menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung," ujarnya.

Kata dia, meski pihaknya mempunyai segala bukti yuridis yang kuat, untuk bisa mematahkan mereka untuk yang kedua kali, tapi dirinya meminta agar seluruh kader tetap waspada.

Sebab kata AHY, yang diperjuangkan bukanlah sekadar kekuasaan, melainkan tegaknya kebenaran dan keadilan termasuk hukum di negeri ini.

"Mari benar-benar kita ikuti, kawal, dan awasi semua tahapan proses hukum yang tengah berjalan ini," tuturnya. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Ini Tokoh Wanita yang Layak Masuk Bursa Capres

Senin, 29 November 2021 | 17:55 WIB

5 Peran Penting Puan Maharani di Kancah Politik

Senin, 29 November 2021 | 16:30 WIB

DPR Minta Dunia Jangan Lupakan Palestina

Senin, 29 November 2021 | 13:46 WIB
X