PDIP dan Nasdem Berbeda Sikap Terkait Wacana PPHN

- Selasa, 14 September 2021 | 12:57 WIB
 Djarot Saiful Hidayat, Taufik Basari dan Asep Warlan dalam diskusi Urgensi PPHN
Djarot Saiful Hidayat, Taufik Basari dan Asep Warlan dalam diskusi Urgensi PPHN

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dua partai pendukung pemerintah, yaitu PDIP dan Partai NasDem, berbeda padangannya dalam menyikapi wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hal tersebut terungkap dalam diskusi dengan tema “Urgensi PPHN dalam Pembangunan Nasional” di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021), dengan pembicara Ketua Badan Pengkajian MPR yang juga politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat, Ketua Fraksi Partai Nasdem di MPR Taufik Basari dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf.

Djarot Saiful Hidayat menyebutkan kehadiran PPHN adalah urgen untuk bangsa Indonesia. PPHN ini sangat penting karena menjadi peta jalan atau road map, bagaimana wajah Indonesia pada 25 atau 50 tahun ke depan.

“Ketika tidak ada haluan negara, apa yang kita alami adalah ketidakselarasan antara visi misi gubernur, visi misi bupati atau walikota, dan visi misi presiden. Selain itu tidak ada keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan,” kata Djarot.

Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, Badan Pengkajian MPR sudah melakukan kajian terhadap haluan negara. Hasil kajian Rekomendasi Badan Pengkajian Tahun 2020 menyangkut tentang haluan negara itu sudah disampaikan kepada Pimpinan MPR.

Sedangkan Taufik Basari belum melihat urgensi untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945 terkait PPHN tersebut.

Taufik menyebutkan tiga alasan. Pertama, hasil kajian Badan Pengkajian MPR harus diuji publik. Sebelum dilakukan uji publik dan ada kesimpulannya, amandemen terbatas UUD belum urgen,.

Kedua, agar mendapat legitimasi moral melakukan amandemen UUD, maka amandemen harus dilakukan bersama rakyat. Karena itu MPR harus melakukan konsultasi publik yang massif. Artinya, gagasan amandemen UUD ini harus menjadi diskursus publik.

Bagi Taufik Basari, amandemen UUD adalah persoalan fundamental, maka amandemen harus datang dari bawah atau bottom up. Jangan sampai gagasan amandemen itu adalah gagasan elit. Amandemen harus didasark kebutuhan yang urgen dan datangnya dari rakyat.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Tags

Terkini

Jangan Asal Nyapres, Wajib Patuhi Hal Ini

Sabtu, 25 September 2021 | 16:25 WIB

PDIP dan Nasdem Berbeda Sikap Terkait Wacana PPHN

Selasa, 14 September 2021 | 12:57 WIB

Perempuan Kurang Minat Terjun Dalam Politik, Salah Siapa?

Selasa, 14 September 2021 | 11:40 WIB
X