Puan: Posisi Perempuan dalam Peta Perpolitikan Semakin Luas

- Senin, 20 September 2021 | 17:45 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sejak Abad Pertengahan hingga awal abad ke-9, perempuan di dunia tidak
mendapatkan status dan hak yang setara serta dilindungi oleh hukum atau pun undang-undang.

Perempuan disamakan dengan komoditas dan menjadi masyarakat
kelas dua di bawah kaum pria. Aktivitas perempuan terbatas pada pekerjaan rumah tangga, memasak, menjahit, dan membesarkan anak.

Baca Juga: Gaji Perempuan Lebih Rendah Daripada Laki-Laki, Puan: Negara Tak Mungkin Maju Kalau Perempuannya Tertinggal

Partisipasi perempuan dalam dunia politik juga semakin luas. Selain dukungan dari perundang-undangan, sudah banyak sosok perempuan yang maju dalam kancah perpolitikan, memberi inspirasi bagi masyarakat.

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, perempuan ditegaskan bahwa status dan haknya sama dengan laki-laki, penduduk, dan warga negara Republik Indonesia. Perjalanan serta perjuangan jauh yang menyetarakan status dan hak-hak perempuan.

Baca Juga: Stop 'Nyinyir', Perempuan juga Punya Hak Nikmati Pendidikan Tinggi!

Status perempuan Indonesia dalam rangka ikut serta dalam gerakan pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh menuntut partisipasi sebesar-besarnya laki-laki dan perempuan di segala bidang. Dalam konteks ini, perempuan memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi dalam kegiatan di segala bidang. Partisipasi perempuan dalam pembangunan negeri ini mutlak.

Namun, jejak perjuangan perempuan untuk keluar dari stigma “rumah tangga” yang seakan hanya sebagai pelengkap, pendamping keluarga, ternyata cukup panjang. Pada masa Orde Baru, organisasi perempuan hanya dipusatkan pada bidang “keperempuanan”.

Dikutip dari portal resmi LIPI, organisasi terkenal pada masa itu, Dharma Wanita, yang berdiri pada 1974, dikenal sebagai organisasi istri pegawai negeri. Program yang terkenal ialah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan kegiatan yang mencakup lingkup rumah tangga.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Terkini

Puan Maharani Desak Pemerintah Naikkan Upah Buruh

Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:45 WIB

Payung Hukum PPHN Masih Jadi Perdebatan di MPR

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X