Puan: Posisi Perempuan dalam Peta Perpolitikan Semakin Luas

Milna Miana
- Senin, 20 September 2021 | 17:45 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sejak Abad Pertengahan hingga awal abad ke-9, perempuan di dunia tidak
mendapatkan status dan hak yang setara serta dilindungi oleh hukum atau pun undang-undang.

Perempuan disamakan dengan komoditas dan menjadi masyarakat
kelas dua di bawah kaum pria. Aktivitas perempuan terbatas pada pekerjaan rumah tangga, memasak, menjahit, dan membesarkan anak.

Baca Juga: Gaji Perempuan Lebih Rendah Daripada Laki-Laki, Puan: Negara Tak Mungkin Maju Kalau Perempuannya Tertinggal

Partisipasi perempuan dalam dunia politik juga semakin luas. Selain dukungan dari perundang-undangan, sudah banyak sosok perempuan yang maju dalam kancah perpolitikan, memberi inspirasi bagi masyarakat.

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, perempuan ditegaskan bahwa status dan haknya sama dengan laki-laki, penduduk, dan warga negara Republik Indonesia. Perjalanan serta perjuangan jauh yang menyetarakan status dan hak-hak perempuan.

Baca Juga: Stop 'Nyinyir', Perempuan juga Punya Hak Nikmati Pendidikan Tinggi!

Status perempuan Indonesia dalam rangka ikut serta dalam gerakan pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh menuntut partisipasi sebesar-besarnya laki-laki dan perempuan di segala bidang. Dalam konteks ini, perempuan memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi dalam kegiatan di segala bidang. Partisipasi perempuan dalam pembangunan negeri ini mutlak.

Namun, jejak perjuangan perempuan untuk keluar dari stigma “rumah tangga” yang seakan hanya sebagai pelengkap, pendamping keluarga, ternyata cukup panjang. Pada masa Orde Baru, organisasi perempuan hanya dipusatkan pada bidang “keperempuanan”.

Dikutip dari portal resmi LIPI, organisasi terkenal pada masa itu, Dharma Wanita, yang berdiri pada 1974, dikenal sebagai organisasi istri pegawai negeri. Program yang terkenal ialah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan kegiatan yang mencakup lingkup rumah tangga.

Saat itu berjamuran pula Persatuan Istri Tentara, seperti Candra Kirana untuk istri angkatan darat, Jalasenastri untuk istri angkatan laut, atau PIA Ardhya Garini untuk istri angkatan udara, serta Bhayangkari untuk istri anggota Polri.

Setelah rezim Orba lengser, peran perempuan mulai keluar dari stigma tersebut. Bahkan, partai politik mulai memasukkan perempuan dalam struktur kepartaiannya. Lebih jauh, amandemen UUD 1945 telah memuat unsur kesetaraan gender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara dalam semua bidang kehidupan.

Hal tersebut semakin diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 pasal 46 yang menyebutkan bahwa HAM menjamin keterwakilan perempuan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pencapaian yang paling mencolok adalah ketika para aktivis perempuan berhasil mendorong aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif perempuan. Pada UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, misalnya, mewajibkan parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.

Selain itu amanah untuk menyertakan perempuan dalam politik juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR-DPRD dan UU No.7 Tahun 2007 tentang Pemilu. Persentase 30% tersebut diambil berdasarkan hasil penelitian PBB yang menyebutkan bahwa jumlah ini memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

Meski demikian, keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu harus menjamin kualitas dan kompetensi. Artinya, perempuan yang terpilih memang memiliki kompetensi untuk duduk sebagai perwakilan rakyat, sama halnya dengan kontestan laki-laki.

Sementara itu, di Indonesia sendiri terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, pada periode 2014-2019 ada sekitar 17% anggota DPR perempuan.

“Dan di periode 2019-2024 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 21%. Bahkan banyak anggota perempuan DPR-RI yang sekarang menempati posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan,” kata Puan.

Selain itu, lanjut dia, di DPR RI jumlah anggota perempuan sudah mencapai sekitar 30% dari total anggota DPD. Meskipun demikian, peran perempuan tidak hanya dalam dunia politik. Terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 ini yang membutuhkan kerja sama berbagai kalangan dan lapisan masyarakat.

Puan mengingatkan perempuan harus berperan aktif, jika kita ingin Indonesia menang dari Pandemi Covid-19. Menurut dia, perempuan juga berdampak besar dengan adanya Covid-19. Di sisi lain, perempuan juga memiliki peran besar dalam melawan pandemi ini.

Perempuan berperan penting dalam menanamkan adaptasi kebiasaan baru di dalam keluarga, lingkungan sekitar, tempat kerja, dan di manapun kita berada. Semuanya menunjukkan bahwa status perempuan di mata hukum Indonesia berubah dengan cepat saat ini dan kemajuan positif. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Terkini

Deretan Perempuan Hebat dalam Keluarga Puan Maharani

Minggu, 5 Desember 2021 | 13:30 WIB

Ini Tokoh Wanita yang Layak Masuk Bursa Capres

Senin, 29 November 2021 | 17:55 WIB

5 Peran Penting Puan Maharani di Kancah Politik

Senin, 29 November 2021 | 16:30 WIB

DPR Minta Dunia Jangan Lupakan Palestina

Senin, 29 November 2021 | 13:46 WIB
X