Amandemen UUD 1945 Diperlukan dalam Mengevaluasi Konstitusional Indonesia

- Kamis, 23 September 2021 | 16:41 WIB
Amandemen UUD 1945 Diperlukan dalam Mengevaluasi Konstitusional Indonesia
Amandemen UUD 1945 Diperlukan dalam Mengevaluasi Konstitusional Indonesia

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Kompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung menekankan, amandemen UUD 1945 sangat diperlukan dalam mengevaluasi konstitusional Indonesia. Evaluasi ini suatu keharusan karena dapat menguatkan sistem demokrasi di Indonesia.

“Kita tidak perlu khawatir adanya wacana amandemen, karena amandemen ini diperlukan dalam mengevaluasi konstitusi kita dalam penguatan demokrasi Indonesia seperti kewenangan DPD RI. Karena selama ini kehadiran DPD RI seperti tidak membawa manfaat yang optimal,” kata Tamsil Linrung dalam Dialog Kenegaraan dengan tema ‘Pokok-Pokok Haluan Negara’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Tamsil Linrung menjelaskan, wacana amandemen diibaratkan ‘kotak pandora’ maka ada kekhawatiran masyarakat akan disusupi kepentingan-kepentingan suatu kelompok tertentu. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat seperti isu wacana jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode.

“Secara komprehensif amandemen diperlukan. Memang banyak berpendapat jangan hanya PPHN tapi yang lain juga diperhatikan. Artinya amandemen bukan sesuatu yang tabu sebab itu sangat memungkinkan. Lebih memungkinkan bila dalam amandemen, fungsi DPD RI diperkuat,” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah Abdul Kholik menjelaskan, haluan negara ini menjadi simpul di legislatif dalam menyambungkan tiga kamar di parlemen.

“Haluan negara bisa mengharmonisasikan kelembagaan. MPR RI sebagaimana fungsinya, DPR RI sebagaiman fungsinya, dan DPD RI juga demikian,” terangnya.

Abdul Kholik menambahkan, bila berkaca pada kondisi seperti ini perjalanan pembangunan untuk pencapaian tujuan bernegara digariskan konstitusi seperti tak tentu arahnya. Sulit dikonstruksikan dalam bentang tahun ke depan dalam pembangunan bangsa.

“Selama ini haluan dan arah pembangunan tidak menjadi kesadaran kolektif komponen bangsa. Terutama para pemimpin di pusat dan daerah,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto Fuad Bawazier menilai DPD RI tidak memiliki kewenangan seperti Utusan Daerah.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Terkini

Terpopuler

X