Puteri Anetta: Penting Penguatan Teknologi dan Informasi Kemenkeu

- Selasa, 28 September 2021 | 01:11 WIB
 Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin/dpr.go.id
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin/dpr.go.id

HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekan pentingnya penguatan kapasitas teknologi dan informasi Kementerian Keuangan guna mendukung agenda reformasi fiskal.

“Sejalan dengan agenda reformasi fiskal yang tengah dipersiapkan pemerintah, penting bagi Kemenkeu meningkatkan kapasitas teknologi dan informasi secara memadai dan andal,” urai Puteri kepada Parlementaria, Senin (27/9/2021) dilansir dari dpr.go.id

Pemerintah kembali mengupayakan agenda reformasi di bidang perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Namun sejatinya, reformasi perpajakan ini juga perlu didukung dengan penguatan institusi, kapasitas SDM, basis data dan proses bisnis, hingga teknologi.

Khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki peran sentral dalam mengejar target penerimaan negara. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mengusulkan penambahan dukungan anggaran sebesar Rp992,78 miliar pada RKA Tahun 2022 yang ditujukan untuk penguatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di bidang keuangan negara.

Anggaran itu di antaranya untuk pengembangan Core Tax Administration System, Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0, Sistem Informasi DJP (SIDJP), dan sistem lainnya. Dengan tambahan tersebut maka total pagu anggaran Kemenkeu Tahun 2022 mencapai Rp44,012 triliun.

Politisi Partai Golkar ini menekankan pada pemerintah agar pengembangan aplikasi CEISA 4.0 ini dapat meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai serta mencegah risiko downtime yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Adapun alokasi untuk pengembangan aplikasi CEISA 4.0 yang mencapai Rp145,36 Miliar harus dipastikan penggunaannya secara maksimal.

"Apalagi mengingat kejadian downtime kemarin yang mengganggu pelayanan kepabeanan dan cukai, hal ini perlu menjadi catatan DJBC. Selain itu, DJBC juga harus pastikan kapasitas penyimpanan data, back up data, hingga keamanan data untuk memitigasi risiko kejadian serupa terulang kembali,” tegas Puteri.

Legislator dapil Jawa Barat VII tersebut juga mengingatkan agar penguatan Sistem Informasi DJP (SIDJP) dapat memperkuat sistem pelayanan pajak, khususnya untuk memastikan insentif perpajakan yang diberikan DJP tepat sasaran.

Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2020 atas Sistem Pengendalian Intern menyebutkan sistem yang digunakan DJP untuk melakukan verifikasi permohonan pengajuan insentif belum memadai.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: DPR RI

Terkini

Payung Hukum PPHN Masih Jadi Perdebatan di MPR

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X