Bisa Turunkan Suhu Politik, PKB Usulkan Pemilu 2024 Sebelum Ramadan

- Kamis, 7 Oktober 2021 | 17:14 WIB
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin bersama anggota Komisi II DPR dari Demokrat Anwar Hafid dan Fadli Ramadhanil dari Perludem. (Syafril Amir)
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin bersama anggota Komisi II DPR dari Demokrat Anwar Hafid dan Fadli Ramadhanil dari Perludem. (Syafril Amir)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Hingga kini belum ada titik temu antara fraksi-fraksi di Komisi II DPR dengan pemerintah terkait hari pencoblosan Pemilu 2024. KPU menjadwalkan tanggal 21 Februari dan pemerintah menginginkan 15 Mei.

Sedangkan fraksi-fraksi di Komisi II DPR belum sepakat dengan kedua jadwal tersebut. Ada yang mendukung yang diagendakan KPU dan ada pula yang mendukung pemerintah. Namun ada pula fraksi mengambil jalan tengah.
Sedangkan Fraksi PKB mengusulkan hari pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan sebelum bulan Ramadan. Alasannya, suhu politik yang panas pada pemilu bisa diturunkan di saat bulan Ramadan dan Idulfitri.

Baca Juga: PKB: Permintaan Maaf Nadiem ke PBNU Hanya Suaka Politik agar tak Dicopot Presiden

“Kita berharap suhu politik yang tinggi saat pemilu bisa dibantu mendinginkannya di saat bulan Ramadan dan Idulfitri. Tadinya saling maki bisa bersalaman ulang. Tadinya beda pendapat, dalam suasana bulan Ramadan bisa saling mencair,” kata anggota Komisi II dari PKB Yanuar Prihatin dalam diskusi bertema

"Pemilu Serentak 2024: Ujian Demokrasi?" di Media Center DPR, Kamis (7/10/2021).

Tetapi kalau pemilu dilaksanakan setelah Ramadan, kata Yanuar, tidak punya lagi mekanisme sosial kultural yang alami untuk mendinginkan suasana panas yang muncul dari pelaksanaan pmilu.

Baca Juga: Penetapan Pemilu 2024 Belum Ada Kesepakatan

Namun yang lebih penting lagi menurut Yanuar, pelaksanaan pemilu tersebut jangan sampai mengganggu kegiatan spiritualitas masyarakat selama bulan Ramadan yang dilanjutkan dengan Idulfitri.

Tidak kalah penting diingatkan Yanuar adalah memegang kesepakatan sejak awal antara Komisi II dan pemerintah, yaitu tidak merubah aturan main.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

X