Dikhawatirkan Mangkrak, PKS Minta Pemerintah Evaluasi Semua Proyek Infrastruktur

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:05 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto meminta pemerintah lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur nasional.

Pemerintah dimintanya harus lebih selektif menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur. Proyek yang belum layak sebaiknya jangan digrasa-grusu untuk dieksekusi.

Baca Juga: Peringkat Inovasi Indonesia Melorot, Mulyanto Minta BRIN Perbaiki Kinerja

“Bila memang tidak layak jangan dipaksakan. Khawatir mangkrak, anggaran membengkak atau proyek merugi. Alih-alih ingin untung, yang ada malah buntung.  Akhirnya uang negara habis tersedot. Utang pun melonjak. Ujung-ujungnya rakyat yang harus menanggung beban pembayarannya melalui pajak,” tegas Mulyanto kepada media ini, Selasa (12/10/2021).

Terkait rencana pemerintah menyertakan APBN dalam pembangunan proyek kereta cepat, Mulyanto minta pemerintah tidak gegabah. Pemerintah terlebih dahulu harus melakukan evaluasi menyeluruh program infrastruktur tersebut. Apalagi untuk proyek yang mengalami pembengkakan biaya.

Baca Juga: SPBU Setop Jual Premium, Mulyanto: Pertamina Semena-mena

“Hal ini penting agar diketahui pangkal masalahnya. Jangan-jangan ada korupsi. Karenanya jangan buru-buru ditutup dengan dana APBN. Karena APBN itu uang rakyat.  Ini sumber daya langka. Jadi penggunaannya harus selektif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan untuk menambal kekurangan modal proyek para pengusaha,” lanjut Mulyanto

Politisi senior PKS itu mendukung bila DPR berniat membentuk panitia khusus (pansus) terkait infrastruktur ini. Menurutnya DPR perlu membentuk pansus untuk mendalami kasus-kasus terkait infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung itu dalam rangka mencari penyebab mendasarnya untuk kemudian diusulkan rekomendasi perbaikan.

Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo menyetujui penggunaan APBN untuk menutupi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan Presiden menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan kereta cepat itu.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

Ini Tokoh Wanita yang Layak Masuk Bursa Capres

Senin, 29 November 2021 | 17:55 WIB

5 Peran Penting Puan Maharani di Kancah Politik

Senin, 29 November 2021 | 16:30 WIB

DPR Minta Dunia Jangan Lupakan Palestina

Senin, 29 November 2021 | 13:46 WIB
X