Dikhawatirkan Mangkrak, PKS Minta Pemerintah Evaluasi Semua Proyek Infrastruktur

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:05 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto meminta pemerintah lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur nasional.

Pemerintah dimintanya harus lebih selektif menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur. Proyek yang belum layak sebaiknya jangan digrasa-grusu untuk dieksekusi.

Baca Juga: Peringkat Inovasi Indonesia Melorot, Mulyanto Minta BRIN Perbaiki Kinerja

“Bila memang tidak layak jangan dipaksakan. Khawatir mangkrak, anggaran membengkak atau proyek merugi. Alih-alih ingin untung, yang ada malah buntung.  Akhirnya uang negara habis tersedot. Utang pun melonjak. Ujung-ujungnya rakyat yang harus menanggung beban pembayarannya melalui pajak,” tegas Mulyanto kepada media ini, Selasa (12/10/2021).

Terkait rencana pemerintah menyertakan APBN dalam pembangunan proyek kereta cepat, Mulyanto minta pemerintah tidak gegabah. Pemerintah terlebih dahulu harus melakukan evaluasi menyeluruh program infrastruktur tersebut. Apalagi untuk proyek yang mengalami pembengkakan biaya.

Baca Juga: SPBU Setop Jual Premium, Mulyanto: Pertamina Semena-mena

“Hal ini penting agar diketahui pangkal masalahnya. Jangan-jangan ada korupsi. Karenanya jangan buru-buru ditutup dengan dana APBN. Karena APBN itu uang rakyat.  Ini sumber daya langka. Jadi penggunaannya harus selektif untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan untuk menambal kekurangan modal proyek para pengusaha,” lanjut Mulyanto

Politisi senior PKS itu mendukung bila DPR berniat membentuk panitia khusus (pansus) terkait infrastruktur ini. Menurutnya DPR perlu membentuk pansus untuk mendalami kasus-kasus terkait infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung itu dalam rangka mencari penyebab mendasarnya untuk kemudian diusulkan rekomendasi perbaikan.

Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo menyetujui penggunaan APBN untuk menutupi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan Presiden menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan kereta cepat itu.

Padahal sebelumnya dikatakan proyek kereta cepat itu merupakan program swasta yang tidak boleh menggunakan APBN.

Selain itu, pekan lalu dikabarkan BUMN Waskita Karya telah menjual tol Cibitung-Cilincing senilai Rp2,4 triliun. Padahal biaya pembangunan tol ruas Cibitung-Cilincing itu membengkak hingga Rp. 10,8 triliun. Beberapa pengamat memperkirakan aksi jual rugi ini akan terjadi lagi di proyek infrastruktur lainnya.

Diketahui BUMN karya-karya ini memiliki utang yang cukup besar. Adhi Karya mencapai Rp 34,9 triliun, Waskita Karya Rp 91,76 triliun, PTPP Rp 39,7 triliun, dan Wijaya Karya Rp 45,2 triliun. (*)

Halaman:
1
2

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

Megawati Ulang Tahun, Kader PDIP Berikan Kado Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:45 WIB

PKS Minta Sektor Kelistrikan Jangan Diliberalisasi

Jumat, 21 Januari 2022 | 17:15 WIB

42 Desa di Kerinci Bakal Gelar Pilkades Serentak

Kamis, 20 Januari 2022 | 04:20 WIB
X