Bawaslu Solsel Gelar Rakor Terkait Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan

- Senin, 18 Oktober 2021 | 16:43 WIB
Bawaslu Solsel Gelar Rakor Terkait Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan
Bawaslu Solsel Gelar Rakor Terkait Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan

SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solok Selatan (Solsel) lakukan rapat koordinasi terkait Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan dengan sejumlah instansi terkait, Senin (18/10/2021) di kantor Sekretariat Bawaslu setempat.

Rakor ini menghadirkan narasumber dari Akademisi, Sahnan Sahuri. Serta di ikuti oleh Ketua KPUD Solsel, Nila Puspita, Ketua Bawaslu Solsel diwakili Kordiv HPP dan penyelesaian sengketa Bawaslu Solsel. Kapolres Solsel diwakili oleh Kasat Intelkam Iptu Ferizan. Dandim 0309/Solok diwakili oleh Plh. Pabung Kapten Inf Suryadi. Kakan Kesbangpol diwakili oleh Kasi Hukum Kesbangpool Hendri Yusra. Kasatpol PP dan Damkar diwakili oleh Kasi Lidik, Dina dan Sekretaris Dinas Kominfo Yenni Effrianti.

Kordiv HPP dan penyelesaian sengketa Bawaslu Solsel, Suriyanti mengatakan rakor ini lebih pada diskusi terkait penanganan pemilihan yang kerap terjadi ketika pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Seperti, money politik, pencoblosan dua kali oleh pemilih dan netralitas ASN serta bentuk pelanggaran lainnya.

"Sehingga dalam kontestasi Pemilu serentak 2024 nanti, para pihak atau pemangku kepentingan bisa memahami aturan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu narasumber dari Akademisi, Sahnan Sahuri menyatakan berdasarkan data survei pada Pilkada 2020 di Sumbar terdapat 1.074 temuan pelanggaran.

Bahkan, imbuhnya berdasarkan temuan itu ada salah satu kabupaten/kota di Sumbar yang mana kandidat menyiapkan dana sekitar Rp300- Rp500 ribu per orang pemilih.

"Politik uang bersambut gayung dengan ekonomi masyarakat yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Bahkan, momen ini juga dimanfaatkan oleh incumbent dengan berbagai modus dalam mengambil kebijakan. Mulai dari skema Bansos dan skema lainnya yang tertata sedemikian rupa," tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan data survei secara nasional juga ditemukan 19,4 persen pemilih terlibat politik uang di 2019.

"Ini merupakan paling tinggi nomor 3 di Dunia. Dan tidak jarang juga yang berbuntut pada tindakan pidana. Dibutuhkan sinergitas bersama dalam menciptakan situasi demokrasi yang kondusif dalam pemilihan," tutupnya. (*)

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Terkini

Deretan Perempuan Hebat dalam Keluarga Puan Maharani

Minggu, 5 Desember 2021 | 13:30 WIB

Ini Tokoh Wanita yang Layak Masuk Bursa Capres

Senin, 29 November 2021 | 17:55 WIB

5 Peran Penting Puan Maharani di Kancah Politik

Senin, 29 November 2021 | 16:30 WIB
X