Politik Indentitas Jangan Terulang pada Pilpres 2024 

- Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:32 WIB
Politik Indentitas Jangan Terulang pada Pilpres 2024 
Politik Indentitas Jangan Terulang pada Pilpres 2024 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politisi di Senayan tidak ingin muncul politik identitas pada Pilpres 2024, seperti yang terjadi pada pilpres sebelumnya yang dipicu dengan hanya munculnya dua pasang calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres).

Demikian mengemuka dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema “Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas Menjelang Pilpres 2024 narasumber Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (PKB), anggota MPR Guspardi Gaus (PAN), Mardani Alisera (PKS) dan pengamat politik Ujang Komaruddin, di Media Center Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Jazilul, Guspardi dan Mardani setuju untuk mencegah politik indetitas pada Pilpres 2024. Caranya dengan mengupayakan agar pada Pilpres 2024 tidak hanya dua pasang calon presiden yang muncul.

Kalau pada Pilpres 2024 terjadi dua pasangan calon, ketiganya mengkhawatirkan akan terjadi lagi politik identitas. Akan terjadi pembelahan sosial antara dua pendukung capres dengan menggunakan isu agama, isu etnis maupun isu lain untuk menjatuhkan salah satu pasangan capres.

"PKB bertekad untuk menjadi pemimpin poros ketiga pasangan capres, sehingga memungkinkan munculnya tiga pasangan calon yang bertarung pada Pilpres 2024 nanti," kata Jazilul yang hadir secara virtual pada diskusi tersebut.

Pernyataan Jazilul tersebut didukung oleh Mardani yang menyatakan bahwa PKS siap bergabung dalam poros ketiga mengususung pasangan capres pada Pilpres 2024 untuk mencegah munculnya dua pasangan capres pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Kita siap bergabung dengan PKB sebagai poros ketiga untuk mengusung capres. Jangan sampai terjadi lagi dua pasangan calon pada Pilpres 2024 nanti," kata Mardini yang juga hadir secara virtual, merespon pernyataan Jazilul Fawaid. 

Guspardi Gaus mengatakan bahwa melihat dari pengalaman sejarah dua kali pilpres, yaitu tahun 2014 dan 2019, kecenderungan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, perlu diminimalisir dan menghilangkan upaya-upaya agar politik identitas itu secara bertahap harus dihentikan.

"Berdasarkan pengalaman dua kali pilpres, memang lebih menonjolkan politik identitas. Akibat dari menonjolkan politik identitas, agaknya kasat mata kita lihat terjadi pembelahan masyarakat. Kalau melihat dari pengalaan itu lebih banyak mudharat daripada manfaatnya," kata anggota DPR dari Sumbar itu.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Terkini

X