Komisi III Pertanyakan Rekening Gendut

- Selasa, 27 Januari 2015 | 19:02 WIB

Rapat ini mengagendakan dengar pendapat mengenai hambatan daný kendala dalam penelusuran dan pela­ca­kan aset hasil tindak pidana. Meski begitu, pertanyaan anggota DPR ýdidominasi perihal rekening gendut.

“Bagaimana kriteria rekening gendut, dan berapa jumlahnya (sehing­ga rekening bisa disebut gen­dut)? Sejak kapan Budi Gunawan dikenakan rekening gendut?” tanya anggota Komisi III dari Partai NasDem Ali Umri dalam rapat.

Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusufý terlihat mem­perhatikan dan mencatat dengan seksama.Usai Ali Umri dari NasDem, giliran Sarifuddin Sudding dari Partai Hanura yang bertanya.

“Masalah rekening gendut, PPATK melaporkan kasus ini tahun 2010, kejadiannya tahun 2003 dan seterus­nya. Kemudian Bareskrim Polri mem­bentuk tim dan menyatakan rekening Budi wajar. Tetapi Pak Yusuf berikan keterangan press, data yang disam­paikan Bareskrim tidak sama dengan yang ditindaklanjuti KPK saat ini. Mohon penjelasan,” kata Sudding kepada Yusuf.

Anggota Komisi III dari Partai Golkar Wenny Haryanto juga mem­pertanyakan apakah rekening tersangka Budi Gunawan ýtermasuk rekening yang mencurigakan atau tidak. Anggota dari PDIP, Risa Ma­riska, mempertanyakan soal batasan transaksi disebut sebagai men­cu­rigakan. “Definisinya seperti apa sih tran­saksi mencurigakan itu? Kalau saya punya bisnis, apakah itu bisa dika­tegorikan transaksi mencurigakan?” tanya Risa.

Anggota dari NasDem Akbar Fai­sal mempertanyakan soal kebena­ran perbedaan data laporan transaksi keuangan PPATK yang digunakan dengan Kompolnas dengan yang digunakan KPK. Akbar mengaku bingung. “Saya jadi bingung yang mana yang saya harus percaya. Tolong jelaskan, Pak,” kata Akbar.ý (h/dtc)

Editor: Administrator

Terkini

Payung Hukum PPHN Masih Jadi Perdebatan di MPR

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X