Pembentukan DIM Masih Pro Kontra

- Senin, 2 Februari 2015 | 18:57 WIB

Menurut Djo­her­­mansyah Djo­han, sampai seka­rang ini di Sumbar tidak ada larangan bagi masyarakatnya dalam men­jalan­kan ABS SBK ter­se­but. Karena itu tidak perlu ada UU yang mengatur se­ca­ra khu­sus dengan me­ngubah Sumbar men­jadi daerah isti­mewa.

“Tidak ada urgensinya. Apa masyarakat Minang di Sumbar tidak bisa lagi men­jalankan adatnya yang basandikan syarak, syarak basandikan Kitabullah. Apa masyarakat Minang di Sumbar dilarang menjalankan syariatnya, syarak mangato adat mamakai se­hingga minta jaminan dengan UU keistimewaan?” ujar mantan Dirjen Otda Kemendagri itu.

Kalau cuma alasannya meminta keistimewaan tersebut hanya untuk menjalan ABS SBK, dinilai Djo­hermansyah suatu alasan yang ku­rang kuat dan tepat untuk mengubah Sumbar menjadi DIM. “Alasannya mengada-ada dan tidak ada dasar yang kuat untuk meminta daerah istimewa,” kata Djohermansyah.

Menurut Djohermansyah, dalam menjalankan ABS SBK di Sumbar hanya masalah internal. Langkah yang tepat menurutnya untuk mene­rapkan ABS SBK dalam masyarakat Minang di Sumbar adalah melalui kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sampai ke nagari dengan berbagai kreatif dan inovatif.

“Pemerintah provinsi dan kabu­paten/kota bisa membuat peraturan daerah yang membuat ABS SBK betul-betul membumi dan dijalan­kan dalam kehidupan yang nyata sehari-hari masyarakat Minang di Sumbar,” saran Djohermansyah.

Djohermansyah juga memper­kirakan bahwa pemerintah tidak mudah menerima keistimewaan yang diusulkan karena konse­kuen­sinya menyangkut masalah dana juga. “Ini akan menjadi preseden di kemudian baik karena daerah-daerah lain juga akan menuntut keistimewaan karena setiap daerah pasti memiliki keistimewaan tersen­diri pula,” kata Djohermansyah.

Karena itu dia menyarankan agar dilakukan perhitungan dan peng­kajian secara matang akibat atau dampak dari implementasi. “Jangan hanya memikirkan secara seri­monial saja. Kita juga harus memi­kir­kan efek dan dampak lainnya dalam pembangunan daerah Sum­bar, khusus di bidang pariwisata,” kata Djohermansyah.

Secara terpisah, anggota DPR dari Dapil Sumbar Refrizal sangat mendukung wacana perubahan Sumbar menjadi DIM. “Saya setuju dan mendukung rencana itu,” kata anggota DPR dari Fraksi PKS itu kepada Haluan, di Gedung DPR, Senin (2/2).

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Payung Hukum PPHN Masih Jadi Perdebatan di MPR

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X