Pencairan Dana Desa Terancam Terkendala

- Jumat, 27 Februari 2015 | 19:48 WIB

Dalam aspek otonomi ke­ua­ngan, mengacu Undang-Un­dang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki tujuh sumber pendapatan. Dua di antaranya, sekaligus yang terbesar nilainya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Be­lan­ja Negara (APBN) serta Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD). Sisa­n­ya adalah pendapatan asli desa.

Dari APBN, sumber pen­dapatan meliputi dana desa dan alokasi dana desa yang ditransfer melalui pemerintah kabupaten/kota. Dalam APBN Perubahan 2015, alokasinya masing-masing Rp20,8 triliun dan Rp33,2 triliun.

Sementara dari APBD, desa mendapat jatah 10 persen berupa bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah. Secara nasional, akumulasi jatah desa mencapai Rp 2,1 triliun. Total dana yang akan masuk ke desa pada tahun ini mencapai Rp56,3 triliun di luar pendapatan asli desa.

Khusus dana desa, alo­kasinya dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 20,8 triliun untuk 74.093 desa. Alokasi setiap desa berbeda karena dida­sarkan atas sejumlah variabel, di antaranya luas wilayah, jumlah penduduk, dan kesu­litan geografis.

Papua paling besar

Tahun ini, dana desa terke­cil adalah Rp240 juta per desa dan terbesar Rp1,1 miliar per desa. Sejumlah desa di Papua, misal­nya, mendapatkan alo­kasi terbesar, tetapi beberapa desa di Aceh mendapat alokasi terkecil. Evaluasi sementara KPPOD menunjukkan, ba­nyak pemerintah kabupaten/kota tak proaktif menyuk­seskan otonomi desa di bidang keuangan. Padahal, peran pe­merintah daerah krusial kare­na menjadi jembatan transfer dana dari pusat ke desa.

“Di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, misalnya, program sosialisasi dan peningkatan kapasitas apa­ratur desa sama sekali tidak dialokasikan anggarannya da­lam APBD 2015. Artinya, Pemda tak peduli pada program otonomi desa,” kata Endi.

Direktur Jenderal Pe­rim­bangan Keuangan Ke­men­terian Keuangan, Boe­diarso Teguh Widodo menyatakan, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum menge­sahkan APBD. Padahal, salah satu syarat pencairan dana desa dari pusat ke daerah adalah disah­kannya APBD yang telah mengakomodasi dana desa. Syarat lain, disahkannya pera­turan kepala daerah ten­tang rincian alokasi dana desa per desa. Untuk transfer dari peme­rintah daerah ke rekening desa, syaratnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sudah disahkan pemda.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

PDIP dan Nasdem Berbeda Sikap Terkait Wacana PPHN

Selasa, 14 September 2021 | 12:57 WIB

Perempuan Kurang Minat Terjun Dalam Politik, Salah Siapa?

Selasa, 14 September 2021 | 11:40 WIB

Puan Maharani Dinilai Berhasil Pimpin DPR

Senin, 30 Agustus 2021 | 22:34 WIB
X