Agung Menang, Ical Kasasi ke MA

- Selasa, 3 Maret 2015 | 19:27 WIB

Keputusan Mahkamah Partai Golkar dibacakan dalam rapat yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar di Gedung Graha Widya Bhakti I, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3).

“Menerima hasil Munas Ancol di bawah Agung Laksono dengan kewajiban mengakomodir dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. Akomodir ini secara selektif harus memenuhi kriteria prestasi, dedi­kasi, dan sikap yang tidak tercela,” kata majelis hakim Mahkamah Partai, Djasri Marin.

Ditambahkannya, setelah kepu­tusan itu, DPP Partai Golkar harus segera melakukan konsolidasi partai mulai dari musyawarah daerah tingkat kota, provinsi. Konsolidasi ini harus dilakukan dilakukan pa­ling lambat Oktober 2016.

“Demikian diputuskan rapat Mahkamah Partai tanpa dihadiri Aulia Rahman, anggota masing-masing pada hari Selasa 3 Maret 2015 dan pleno tanggal 3 Maret,” ujar Ketua Mahkamah Partai Muladi.

Beda Pendapat

Dalam putusan itu, terjadi per­bedaan pendapat antara empat hakim. Hakim Muladi dan Natabaya merekomendasikan empat hal.

“Satu, menghindari the winners takes all. Dua, rehabilitasi kader yang dipecat. Tiga, apresiasi pihak yang kalah dalam kepengurusan. Empat, yang kalah berjanji tidak membentuk partai baru,” ujar Muladi.

Adapun hakim Djasri Marin dan Andi Mattalatta berpendapat kalau Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar secara akla­masi, adalah tidak demokratis. Hal ini berbeda dengan Munas IX Ancol Jakarta yang pelaksanaannya dinilai sangat terbuka. Meski di lain sisi, An­di dan Djasri menilai Munas IX Ja­karta memiliki banyak keku­rangan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X