Kasus Korupsi Bisa Berkurang?

- Senin, 9 Maret 2015 | 19:11 WIB

Hal tersebut dikatakan Fah­­ri menanggapi wacana yang dilontarkan Mendagri Tjahjo Kumolo yang me­nya­takan pem­­b­iayaan partai poli­tik sebe­sar Rp 1triliun yang bersumber dari anggaran pen­dapatan dan belanja negara (APBN).

Politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) juga mengakui bahwa politik adalah salah satu tempat terjadinya korupsi karena seluruh politisi akan mencari uang untuk kepen­tingan politik dan dituntut mencari uang untuk partai politiknya.

“Kalau kita tidak mengatur keuangan politik ini maka seluruh politisi itu akan men­cari uang untuk kepentingan politik. Mencari uang untuk kepentingan politik itu dekat dengan korupsi. Sekarang kita mau milih yang mana. Sebab kalau mau korupsi itu hilang, diantara tempat korupsi yang harus dibabat habis itu adalah pada politik,” kata Fahri.

Selama ini kata Fahri, sela­lu disibukkan dengan nangkap orang tapi tidak pernah me­nuntun politisi mencari uang untuk partainya. Politisi harus dituntun bagaimana cara men­cari uang untuk partai. Harus ada jawaban, jangan didiam­kan saja. padahal di situ banyak masalah.

“Politisi kita itu mem­biayai politiknya sendiri. Begi­tu kampanye dia jual tanah, dia jual rumah. Nanti kalau kalah kasihan dia, rugi katanya, bangkrut, ada yang gila mala­han. Nah sekarang ini dipi­kirkan dong, sebab nanti dia berjuang sendiri. Begitu dia terpilih orang bilang, syukur­lah  nanti dia bisa kembali modal. Nah darimana dia balik modal, dari nyari uang, dan nyari uang itu disebut korupsi sekarang,” tegas Fahri.

Karena itu kata Fahri, DPR sedang meregulasi sis­tem pen­dukung, meregulasi sistem pembiayaan kos­nti­tuen, se­dang mergulasi sistem pem­biayaan aspirasi. “Ke­napa? Supaya jangan 560 politisi di DPR mencari uang dengan cara tidak diregulasi. Cara korupsi itu yang mau kita tekan. Regulasi keuangan poli­tik itu adalah syarat pem­beran­tasan korupsi,” ujar Fahri.

Fahri juga menjelaskan, di dunia ada tiga metode pem­biayaan politik. Metode perta­ma seperti di Eropa Barat yang sebagian besar dari biaya poli­tik bahkan ada negara yang 100 persen dibiayai negara.

Metode kedua ada yang ekstrim dibiayai donatur, do­nasi pasar, seperti di Amerika Serikat. Tidak ada batas mem­biayai politik, orang mau mem­biayai berapapun, orang mau menyumbang berapapun tidak ada batas asalkan dila­porkan dalam satu rekening yang diaudit oleh negara.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Menteri KKP Kunjungi Poltek KP Pariaman

Kamis, 3 Juni 2021 | 10:56 WIB

Bupati Agam Buka Musrenbang RPJMD 2021-2026

Kamis, 3 Juni 2021 | 10:42 WIB
X