Cuma Perkaya Elite Parpol

- Senin, 9 Maret 2015 | 19:20 WIB

Terlebih, kata dia, setelah adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Dulu, sebelum KPK dilemahkan, sangat setuju sekali bila partai mendapat Rp 1 triliun. Tapi saat ini harus ditolak, karena bisa menjadi bancakan bagi partai karena lemahnya pengawasan KPK,” kata Uchok dalam kete­rangannya, Senin (9/3).

Menurut Uchok,  uang Rp 1 triliun itu bisa jatuh ke tangan pemilik partai. ‘Karena saat ini partai bukan lagi milik rakyat, tapi milik pimpinan partai sebagai komisaris utama,” ujarnya.

Sebelumnya, usulan pembiayaan partai politik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar RP 1 triliun i mencuat ke publik  setelah statemen Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Politisi asal PDI Perjuangan ini mengakui pemberian dana Rp 1 triliun untuk parpol akan meningkatkan transparansi dan demokrasi mengingat parpol wajib mempertanggung-jawabkan penggunaan dana tersebut.

Tujuannya, kata Tjahjo, untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.

“Political will ini perlu karena partai politik merupakan rekrutmen kepemimpinan nasional dalam negara yang demokratis. Akan teta­pi, per­syaratan kontrol terhadap partai harus ketat dan transparan,” kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Minggu

Tidak hanya Direktur Center for Budgeting Analysis,  bahkan  penga­mat komunikasi politik dari Univer­sitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menggugat usulan Tjahyo tersebut. Ari  menyebut itu usulan yang  ngawur dan  “keblinger”.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X