Cuma Perkaya Elite Parpol

Administrator
- Senin, 9 Maret 2015 | 19:20 WIB

Ari mempertanyakan manfaat pendanaan parpol sebesar Rp 1 triliun per parpol,  mengingat masih banyak sektor kehidupan yang jauh lebih penting mendapat alokasi pendanaan dari APBN. “Enggak usah jauh-jauh, sebaiknya Pak Tjahjo melakukan kunjungan saja ke Ru­mah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta atau kalau mau lebih jauh ke RSUD Slamet di Garut, Jawa Barat. Enggak usah jauh-jauh ke Papua atau NTT, lihat­lah antrean panjang pasien tidak mampu yang ingin mendapat pena­nganan kesehatan,” kata Ari  dci Jakarta,   Senin kemarin

Melihat hal itu, menurutnya, lebih baik dana triliunan untuk parpol dipergunakan saja untuk menambah fasilitas kesehatan. “Apa ada jaminan parpol lewat kader-kadernya di parlemen dan yang menduduki jabatan eksekutif akan tobat dari korupsi setelah partainya mendapat kucuran dana 1 triliun,” ujar Ari Junaedi.

Menurut pengajar mata kuliah Humas Politik di Program Sarjana UI ini, pemikiran perlunya keman­dirian parpol sebaiknya tidak selalu dikaitkan dengan bantuan keuangan dari negara.

Justru, tegas dia, eksistensi dan martabat partai politik hendaknya dibesarkan dengan sistem partisipasi dan gotong royong para anggotanya. Anggota, kader dan simpatisan bisa ditarik iuran bulanan untuk mem­biayai partai.

“Saya khawatir, dengan wacana bantuan 1 triliun dari APBN maka fenomena kelahiran parpol seperti di tahun 1998 akan terulang kem­bali. Orang akan berlomba-lomba bikin parpol baru termasuk para pengangguran, “ kata  Ari Junaedi yang juga pengajar Program Pasca­sarjana di UI dan Universitas Dipo­negoro (Undip) Semarang ini.

JK Terperanjat

Wakil Presiden Jusuf Kalla  malah terperanjat mendengar adanya wacana pembiayaan partai politik oleh negara yang besarnya Rp 1 triliun per tahun tersebut. Kalla mengaku belum membahas wacana tersebut dengan jajaran pemerin­tahan. “Kita belum bahas itu.  Rp 1 triliun satu partai? Wih,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin kemarin.

Bahkan  kemudian Kalla meni­lai,  tidak tepat jika setiap partai memperoleh dana yang sama. Menu­rut dia, besar kecilnya anggaran untuk suatu partai harus dihitung berdasarkan dengan berapa kursi yang diperoleh partai di parlemen.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa Golkar pernah dalam satu tahun menerima dana kurang lebih Rp 2 miliar. Namun dia tidak menje­laskan dari mana asal dana yang diterima Golkar tersebut.  Yang  pasti  bukan dari APBN. “Waktu saya ketua Golkar hanya satu tahun kira-kira terima Rp 2 miliar, pada­hal anggota DPR Golkar paling banyak waktu itu 126, kecil, apalagi partai kecil, masa sama?” ucap dia. (h/dn/km/trb)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Ini Tokoh Wanita yang Layak Masuk Bursa Capres

Senin, 29 November 2021 | 17:55 WIB

5 Peran Penting Puan Maharani di Kancah Politik

Senin, 29 November 2021 | 16:30 WIB

DPR Minta Dunia Jangan Lupakan Palestina

Senin, 29 November 2021 | 13:46 WIB
X