KMP di DPR Akan Lawan ‘Begal Politik’

- Jumat, 13 Maret 2015 | 19:47 WIB

“Bila dalam keadaan ter­paksa, kami mem­per­tim­bang­kan untuk menggunakan hak konstitusi yang diberikan UUD 1945 dan UU,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bam­bang Soesatyo yang mem­bacakan Pernyataan Bersama Fraksi KMP,” di Gedung DPR, Jum’at (13/3). Hadir dalam penyampaian pernyataan sikap itu Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin; Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis; dan Fraksi PPP versi Djan Faridz, Dim­yati Natakusumah.

Mereka mengingatkan Men­kum dan HAM Laoly bahwa negara ini negara hu­kum, bukan negara ke­kua­saan.Seharusnya menurut me­re­ka, Laoly bertindak hati-hati, tidak melawan hukum dan menabrak undang-undang.

“Apa yang dilakukan Men­kumham terhadap Golkar dan PPP, jelas tindakan melawan hukum dan sarat dengan ke­pentingan politik. Kami yakin, keputusan itu tidak melalui persetujuan presiden. Bahkan berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Jokowi tidak me­nge­tahui tindakan Laoly yang me­mihak kepada salah satu kubu,” kata Bambang.

Bambang menegaskan, Men­kum­ham telah memanipulasi kepu­tusan Mahkamah Partai Golkar yang tidak memenangkan salah satu kubu, baik kubu Ancol (Agung Laksono maupun kubu Bali (Aburizal Bak­rie/Ical). “Pak Muladi sebagai Ketua Mahkamah Partai Golkar sendiri telah menyatakan keheranannya karena isi keputusan yang yang dikutip Laoly salah besar dan mani­pulatif,” kata Bambang.

Begitu juga langkah Laoly yang melakukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan SK Men­kumham terhadap kepengurusan PPP kubu Romy. “Ini tindakan tercela seorang menteri hukum yang tidak patuh hukum, bahkan mela­kukan perlawanan terhadap hu­kum,” ujarnya.

Mereka menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan politik, mengail di air keruh jika Golkar dan PPP terus berkonflik. “Agenda kelompok ini jelas anca­man bagi tatanan demokrasi yang telah dibangun selama ini. Tindakan ‘begal politik Laoly terhadap Golkar dan PPP hanyalah pintu masuk bagi agenda politik lain yang bisa me­ngan­cam kepentingan nasional,” tegas Bambang Soesatyo.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi heran dengan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengakui Golkar pimpinan Agung Laksono. Padahal, Mahkamah Partai tak pernah memenangkan salah satu kubu di Golkar.

“Saya anggota Mahkamah Partai agak bingung baca itu. Karena, MPG tidak pernah putuskan siapa yang menang,” kata Muladi di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Puan Maharani Desak Pemerintah Naikkan Upah Buruh

Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:45 WIB

Payung Hukum PPHN Masih Jadi Perdebatan di MPR

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X