KPU Luncurkan Pilkada Serentak 2015

- Jumat, 17 April 2015 | 18:50 WIB

Hadir dalam acara pe­lun­curan tersebut Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Ko­misioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Juri Ardiantoro, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Bawaslu Muhammad, Komisioner Ba­waslu Nasrullah dan Daniel Zuhron serta sejumlah pegiat pemilu di Indonesia.  Husni mengatakan pe­nye­lenggaraan Pilkada seren­tak tahun 2015 ini pertama dalam sejarah kepemiluan di In­donesia.

“Ini momentum penting bagi sejarah bangsa kita. Mo­men ini sekaligus pengingat kepada semua penyelenggara pemilu agar tetap menjaga komitmennya dalam merawat dan menumbuhkan pro­fesi­onalitas dan integritas dalam menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak ini, kata Husni, penyelenggara harus mampu menghilangkan asum­si yang terlanjur melekat dalam me­mori publik bahwa sumber masalah itu ada di pe­nye­leng­gara pemilu.   Husni me­nyatakan saat ini dari 10 ran­cangan pera­turan KPU ten­tang Pilkada yang akan menjadi pedoman teknis penye­leng­garaan di lapangan, tiga di antaranya telah selesai proses konsultasinya di Ko­misi II DPR.

“Tiga PKPU itu, yaitu PKPU tentang Tahapan, Pro­gram dan Jadwal, PKPU ten­tang Pemutakhiran Data Pe­milih dan PKPU tentang Ba­dan Penye­lenggara Ad Hoc telah kita tetapkan jadi pera­turan KPU 9 April 2015,” ujarnya.

Saat ini, kata Husni, tersisa tujuh PKPU lagi yang masih dalam proses konsultasi di Komisi II DPR. Panitia Kerja Pilkada serentak, lanjut Husni telah berkomitmen untuk me­nun­taskan proses konsultasi tersebut paling lambat 23 April 2015.  “Penetapan PKPU lebih awal akan mem­bantu parpol yang akan me­ngusung pa­sa­ngan calon dan calon per­seorangan untuk mem­persiap­kan diri meng­hadapi Pilkada,” ujarnya.

KPU berharap pem­ba­ha­san PKPU itu tidak berlarut-larut. “Kami berkeinginan kua­litas regulasinya baik, te­tapi kita juga punya waktu untuk menyosialisasikannya kepada semua stakeholders. Ka­mi tidak ingin ada pe­nyim­pangan dalam penye­leng­garaan sebagai akibat sosia­lisasi kurang maksimal,” ujarnya.

Golkar dan PPP

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta, Partai Persatuan Pem­bangunan (PPP) dan Par­tai Golkar segera menye­lesai­kan konflik dualisme kepe­ngu­rusan. Hal itu agar ke­duanya bisa mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Terpopuler

X