Persiapan Pilkada Masih Tersangkut Anggaran

- Selasa, 23 Juni 2015 | 19:25 WIB

Tjahjo mengakui, masih ada 50 daerah yang akan ikut pilkada serentak yang belum menyelesaikan ang­garan untuk pengawasan. Menurutnya, 50 daerah tersebut masih dalam pro­ses penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Untuk 50 daerah, da­lam proses penanda­tangan­an NPHD, ini saya kira per 22 Juni dan terus meng­alami perkembangan. Se­bagian Pemda telah men­yalurkan dari Rekening Khas Umum Daerah (RK­UD) ke Re­kening Khas Umum Ba­waslu Provinsi dan Pan­waslu Kabupaten/Kota, se­dangkan sebagian lainnya sedang dalam pro­ses pem­bahasan,” terang Tjahjo.

Tersendatnya anggaran pengawasan tersebut, kata Tjahjo, hanya karena per­soalan teknis saja, yakni terkait dengan ke­sek­re­tariatan Panwas di Ka­bu­paten/Kota. Selain itu, Tja­hjo mengakui hal tersebut bukan semata-mata ke­sa­lahan pemda karena pemda juga terikat dengan UU sehingga tidak bisa me­nga­mbil tindakan di luar UU.

“Kami akan mendorong Panwas dan Pemda prio­ritaskan penyelesaian per­soalan ini. Paling lambat sampai tanggal 3 Juli semua sudah beres,” tutur dia se­perti dikutip merdeka.com.

Sementara mengenai anggaran untuk pe­nga­ma­nan Pilkada, kata Tjahjo, saat ini tidak lepas dari fokus Kemendagri untuk persiapan Pilkada serentak. Menurutnya, anggaran pil­kada bagi unsur penga­man­an setempat dipastikan ter­sedia pada APBD dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional ter­kait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

“Kemdagri senantiasa mengawal proses tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan Institusi terkait berkenaan dengan efektivitas pe­r­tang­gungjawaban sesuai ke­ten­tu­an peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Tjahjo juga me­ngu­ng­kapkan, bahwa NPHD de­ngan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah di­tan­datangani semua pada 269 daerah di mana 260 Pemda telah menyalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Umum KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Se­dangkan 9 Pemda dalam proses penyaluran.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman me­nga­takan, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kerja Kemendagri yang telah me­la­kukan upaya-upaya untuk menyukseskan pilkada se­rentak 2015. Namun, Ram­be mengharapkan Men­dagri lebih mengop­timal­kan koor­dinasi dengan Pemda.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Menteri KKP Kunjungi Poltek KP Pariaman

Kamis, 3 Juni 2021 | 10:56 WIB

Bupati Agam Buka Musrenbang RPJMD 2021-2026

Kamis, 3 Juni 2021 | 10:42 WIB
X