Antisipasi Kabut Asap Lamban

- Minggu, 6 September 2015 | 20:07 WIB

Dalam pernyataannya, PD menegaskan agar pe­me­rintah mesti segera menye­lesaikan persoalan asap di Sumatera dan Kalimantan, serta menjelaskan secara terbuka perihal penggantian Kabareskrim Mabes Polri yang diduga penuh unsur politis. PD menilai peme­rintahan Joko Widodo lam­ban dalam mengantisipasi kabut asap yang menimpa se­bagian wilayah Sumatera dan Ka­li­mantan sehingga berdampak luas ke negara tetangga. “Kami melihat ini terkesan terlambat un­tuk diantisipasi sehingga ber­dampak luas,” kata  Ketua Divisi Ta­ng­gap Bencana PD Umar Arsal.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PD Syarief Hasan mengklaim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ber­hasil mengatasi masalah kabut asap dalam kurun waktu 10 tahun. Untuk itu, ia meminta pe­me­rintahan Jokowi mencontek cara SBY dalam mengatasi dampak dari kebakaran hutan tersebut.

“Kami ingin pemerintah tu­run tangan secara langsung, pe­merintah harus tingkatkan action plan dan juga kerja sama dengan Pemda. SBY dulu langsung ke lapangan sehingga permasalahan asap bisa ditangani dengan baik,” jelas Syarief.

“Bencana kabut asap sekarang memprihatinkan, itu ber­penga­ruh langsung ke ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, kondisi hutan, dan lingkungan kita. Ham­pir dipastikan berdampak negatif bagi masyarakat,” ujar Syarief.

Menurut Hasan, pemerintah perlu melihat dan mem­per­hati­kan pengalaman Indonesia di tahun sebelumnya terkait ben­cana itu. Dia menilai langkah pemerintah di era Presiden SBY begitu baik dan bisa dijadikan contoh saat ini. “PD sangat ber­penga­laman soal itu, pada tahun 2013 dan 2014 mengalami per­soalan asap yang sama dengan sekarang, waktu itu alham­dulil­lah dapat mengatasi langsung, dan konkrit,” terangnya (berita terkait halaman 22).

Oleh karena itu, kata Syarif, PD meminta pemerintah untuk turun langsung menyelesaikan persoalan tersebut dengan ke­bija­kan yang tepat, cepat dan konkrit. “Kami harap pemerintaah me­ning­katkan action plan dengan menggandeng Pemda terkait, BNPB juga sudah bergerak, tapi harus cepat ya, agar masalah asap ini bisa segera diselesaikan de­ngan baik,” tandasnya.

Seperti diketahui, kebakaran hutan menyebabkan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan terdampak kabut asap tebal. Bahkan, kabut asap tersebut juga menyerang daerah Pekanbaru, Sumbar, Jambi dan sekitarnya. Selain itu, kejadian kabut asap ini juga menyelimuti beberapa pro­vinsi lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, mengklaim kabut asap akibat kebakaran hutan ini belum menyebabkan me­ning­kat­nya jumlah penderita Ispa ( infek­si saluran pernafasan). Jadwal penerbangan pun masih berjalan normal di Bandara Sultan Mah­mud Badaruddin II, Sumatera Selatan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X