SBY: 70 Persen Karhutla Akibat Dibakar

- Selasa, 8 September 2015 | 19:04 WIB

Oleh karena itum kata Siti, untuk jangka panjang,harus dila­kukan perbaikan hidup rakyat. Penataan diperlukan.

“Karena ini kan giliran replanting habis musim hujan. Tanam jadi pengen gampang karena lima juta per hektar untuk pembersihan normal. Dan jika dibakar 700 ribu per hektare,” kata Siti.

Siti menyatakan siap men­cabut izin usaha pada perusahaan kehutanan yang kedapatan se­bagai pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Tanah Air.

“Selama ini meskipun (pelaku pelanggaran) diproses (secara hukum) namun tetap bisa men­jalankan produksinya,” katanya.

Untuk itu, menurut Siti, selain sanksi hukum atau pidana juga perlu diberikan sanksi ad­mi­nistratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

Menyinggung besaran denda yang akan diberikan kepada peru­sahaan pelaku pelanggaran izin sehingga menyebabkan karhutla, Menteri LHK menyatakan menurut undang-undang antara Rp100 juta hingga Rp1,5 miliar.

Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dinilai sudah masuk bencana nasional. Pe­nanganan bencana ini harus diambil alih pusat dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

“Ini bencana nasional dan presiden harus mengomandoi. Pak SBY dulu bikin apel siaga di Jakarta,” kata Wakil Ketua Ko­misi IV DPR Herman Khaeron, kepada detikcom, Selasa (8/9.

Pemerintah daerah juga tak boleh lepas tangan. “Teknis akan sulit kalau semua ditangani pu­sat,” kata Herman.

Penanganan darurat asap per­lu diambil alih pusat karena kabut asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan sudah parah. Kabut asap tersebut menyebabkan kese­hatan dan ekonomi masyarakat di sekitarnya sangat terganggu.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

PDIP dan Nasdem Berbeda Sikap Terkait Wacana PPHN

Selasa, 14 September 2021 | 12:57 WIB

Perempuan Kurang Minat Terjun Dalam Politik, Salah Siapa?

Selasa, 14 September 2021 | 11:40 WIB
X