Kedudukan MPR RI Dinilai Tidak Jelas

- Minggu, 13 September 2015 | 18:48 WIB

“Saya tertarik dengan apa yang dikemukakan pem­bicara Hernadi tadi, wa­lau pun membawa konse­kuensi pada DPD,” katanya.

Ia menambahkan, kalau dilihat konstelasi politik sekarang ini, apa yang dika­ta­kan Hernadi cukup ideal. Mantan wakil ketua MPR itu lalu mengutip pendapat Ketua Umum PDI Perjua­ngan, yang juga ketua partai pemenang pemilu Megawati Soekarnoputri yang mengi­nginkan agar GBHN dikem­balikan seperti semula dan MPR diperkuat lagi.

Satya Arinto, selaku na­ra­sumber seminar menga­kui, pada 2003 ketika hi­lang­nya Tap MPR dari tata urutan perundang-undangan waktu itu, merupakan kepu­tu­san yang sudah mentok.

“Mungkin waktu itu Ke­te­tapan MPR dianggap su­dah senja, padahal menu­rut saya, Tap MPR itu penting. Sekarang mau diubah lagi, ya terserah,” ujarnya.

Ada juga usulan dari pa­ra peserta seminar  agar Tap-Tap MPR yang masih ber­laku diturunkan dalam ben­tuk Undang-undang. Tapi, menurut  John Pieris, ketua Kelompok DPD MPR, untuk merubah UU butuh waktu lama. (h/rol)

Editor: Administrator

Terkini

Jangan Asal Nyapres, Wajib Patuhi Hal Ini

Sabtu, 25 September 2021 | 16:25 WIB

PDIP dan Nasdem Berbeda Sikap Terkait Wacana PPHN

Selasa, 14 September 2021 | 12:57 WIB

Perempuan Kurang Minat Terjun Dalam Politik, Salah Siapa?

Selasa, 14 September 2021 | 11:40 WIB
X