KPK Masih Dibutuhkan Selama Polisi dan Kejaksaan Lemah

- Kamis, 15 Oktober 2015 | 19:54 WIB

Dia mencontohkan di Hongkong.  KPK-nya ha­nya memiliki kewenangan pe­nyidikan, tapi tidak pe­nun­tutan karena penuntutan dilakukan oleh pengadilan (department of justice).

Menurut politisi PPP itu, yang perlu dilakukan terhadap KPK adalah perlu di­lakukan pengawasan ter­hadap kinerjanya, seperti da­lam hal penyadapan, pe­nyi­dikan dan penyelidikan.

Penyadapan  tidak bo­leh digunakan sem­ba­ra­ngan, khususnya terkait de­ngan masalah pribadi. Tidak boleh ada pengumuman seolah mengancam akan ada pejabat tinggi atau elit politik yang akan menjadi tersangka dalam waktu ter­tentu, dan mendadak men­jadikan seseorang sebagai tersangka menjelang ke­nai­kan jabatan.

“Penyadapan harus di­buat lebih rinci melalu UU tersendiri karena menurut ama­nat Mahkamah Kons­titusi (MK) harus dibuatkan UU sendiri, dan KPK harus mengangkat penyidik sen­diri yang independen. Ka­rena itu untuk revisi UU KPK yang sudah masuk Prlegnas 2015 ini agar tidak menimbulkan kecurigaan rakyat, maka harus ber­barengan dengan revisi KU­HAP, kepolisian, dan RUU Jabatan hakim agar DPR tidak terkesan ‘nafsu’ ba­nget  untuk ‘melemahkan’ KPK,” kata Arsul Sani.

Anggota Komisi III dari PKS Nasir Djamil menilai KPK seperti bunga mawar berduri. Sehingga penun­daan revisi ini karena kon­disi perekonomian Indo­nesia yang belum me­mung­kinkan.

Padahal menurutnya, me­nguatkan atau me­lemah­kan KPK itu sama ba­haya­nya kalau tidak di­ikuti de­ngan instru­men yang lain. “Karena itu harus seimbang dan sela­ma 13 tahun KPK ini me­mang perlu dikoreksi melalui revisi UU KPK agar on the track, sejalan dengan pene­ga­kan hukum yang lain,”  ka­tanya.

Dia mencontohkan soal penyadapan. Revisi itu di­harapkan agar KPK bekerja di atas UU. Pengawasan pun harus tetap ada, karena tak ada satu lembaga yang tanpa pengawasan.

“Itu sunnatullah. Khu­sus umur 12 tahun dan di bawah Rp 50 miliar, ini bisa di­bicarakan. Tapi, kan KPK meski harus men­angani ka­sus lebih dari Rp1 miliar, faktanya Rp40–Rp 100 juta disikat juga. Pen­cegahan KPK juga harus aktif, bukan pasif seperti membuat bro­sur, baleho, spanduk, se­mi­nar dan lain-lain,” katanya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Menteri KKP Kunjungi Poltek KP Pariaman

Kamis, 3 Juni 2021 | 10:56 WIB
X