Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat Dihadang Korporasi Besar

- Selasa, 23 November 2021 | 21:49 WIB
Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat Dihadang Korporasi Besar
Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat Dihadang Korporasi Besar

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah menunjukkan ketidakberpihakan terhadap RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA). Padahal, RUU ini sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia.

Demikian dikemukakan Ketua Panja RUU MHA DPR RI Willy Aditya dalam diskusi Forum Legislasi bertema "Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat", di Media Center DPR RI, Selasa (23/11/2021).

Politisi Partai NasDem mencontoh pada DPR RI periode lalu. Pemerintah mengirimkan Surpres terkait RUU tersebut, tetapi tidak disertai dengan
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Bisa dibayangkan, Surpres turun, DIM tidak ada. Ini kan sama saja dengan cek kosong. Mobilnya ada tapi kuncinya tidak," jelas Willy.

Di penghujung DPR RI 2014-2019 RUU MHA sempat mendapatkan perhatian dengan masuknya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun justru mandeg dan tidak ada kelanjutannya hingga habisnya masa jabatan DPR RI pada waktu itu.

Kemudian ketika Presiden Jokowi hadir mengenakan pakaian adat suku Baduy pada Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2021 dianggap Willy sebagai politik simbol bahwa Presiden Jokowi mendukung RUU MHA.

"Saya ingin katakan begini, problem utama kenapa ini tidak disahkan karena ada narasi negatif yang selalu mendiskreditkan RUU MHA ini. Apa yang paling menjadi ketakutan? Vis a vish RUU ini dengan pembangunan dan investasi atau konkrit manivesnya korporasi-korporasi besar," kata Willy.

Karena dihadapkan dengan semangat pembangunan yang digalakkan pemerintah, RUU MHA menjadi jalan di tempat. Padahal, ketiadaan payung hukum bagi masyarakat adat menyebabkan dua bahasa daerah setiap tahunnya hilang. Dan, tidak pernah ada kebijakan untuk melindungi bagian besar dari kekayaan Indonesia tersebut.

"Bahasa daerah yang merupakan kekayaan yang menjadi modal dasar bangsa ini secara gradual hilang setiap tahun. Dua bahasa daerah kita hilang setiap tahun berdasarkan data dari UNESCO," ungkap Willy.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Tags

Terkini

42 Desa di Kerinci Bakal Gelar Pilkades Serentak

Kamis, 20 Januari 2022 | 04:20 WIB
X