Presidential Threshold Mereduksi Partsipasi Politik Rakyat

- Rabu, 8 Desember 2021 | 17:05 WIB
Bendahara Kelompok DPD RI di MPR Fahira Idris dalam Dialog Kebangsaan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Bendahara Kelompok DPD RI di MPR Fahira Idris dalam Dialog Kebangsaan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (8/12/2021).

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kelompok DPD RI di MPR melihat resonansi yang ada di masyarakat dan media saat ini sudah sangat keras terhadap presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden.

Presidential threshold 20 persen dianggap telah menghalangi munculnya tokoh potensial alternatif di luar partai politik sebagai calon presiden untuk menjadi pilihan bagi rakyat.

“Kami Kelompok DPD di MPR akan mendorong judicial review terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi,” kata Bendahara Kelompok DPD RI di MPR Fahira Idris dalam Dialog Kebangsaan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, presidential threshold (PT) harus ditinggalkan.

"Presidential threshold telah mengaburkan makna sistem presidensial dan mereduksi partisipasi politik rakyat karena pilihanya tidak terwakili," tegas Firman.

Firman menilai, presidential thresohold melenceng dari spirit keserentakan, adanya tendensi polarisasi keterbelahan seperti tahun 2014 lalu hingga saat ini dan menutup adanya tokoh alternatif.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, presidential threshol sudah beberapa kali dilakukan judicial review dan selalu gagal karena terus mengangkat persoalan yang sama.

Karena itu, Margarito menyarankan agar dalam mengajukan judicial review terhadap presidential threshold yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu jangan lagi menggunakan argumen yang sama. Perlu menyediakan ahli dan akademisi serta mobilisasi rakyat yang juga sepaham dengan hal tersebut.

“Saya menyarankan DPD RI satu suara, kemudian lakukan konferensi nasional untuk mendiskusikan ini dan didukung oleh pers. Menurut saya pers punya pengaruh dan bisa memperbesar spektrum dari isu ini. Melalui jurnalism talk saya yakin mampu mendorong persoalan ini hingga orang mengetahui bahwa DPD RI bersama rakyat mengusung kepentingan rakyat terkait PT ini,” ujar Margarito. (*)

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Tags

Terkini

Megawati Ulang Tahun, Kader PDIP Berikan Kado Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:45 WIB

PKS Minta Sektor Kelistrikan Jangan Diliberalisasi

Jumat, 21 Januari 2022 | 17:15 WIB

42 Desa di Kerinci Bakal Gelar Pilkades Serentak

Kamis, 20 Januari 2022 | 04:20 WIB
X