Refly Harun: Presidential Threshold Upaya Oligarki Pertahankan Kekuasaan

- Senin, 13 Desember 2021 | 17:41 WIB
Refly Harun: Presidential Threshold Upaya Oligarki Pertahankan Kekuasaan
Refly Harun: Presidential Threshold Upaya Oligarki Pertahankan Kekuasaan

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ahli Hukum Tata negara Refly Harun menegaskan, presidential treshold (PT) atau batas ambang pencalonan presiden harus dihapuskan karena keberadaannya merupakan upaya dari oligarki dalam mempertahankan kekuasaannya dalam sistem perpolitikan di Indonesia.

"Presidential threshold cara elite-elite politik untuk mendapatkan rente dari politik dengan cara menyewakan perahu kandidasi. Ini adalah demokrasi kriminal, demokrasi yang dikuasai oleh para cukong, demokrasi yang berbiaya mahal. Ini yang membuat demokrasi kita demokrasi kriminal"

"Kita harus mengakhiri hal ini dengan mengajukan agar presidential threshold dinolkan," tegas Refly dalam diskusi Amendemen UUD 1945 kerja sama DPD RI dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Senin (13/12/2021).

Dikatakan Refly, presidential threshold merupakan cara oligarki menyewakan perahu bernama partai politik kepada para tokoh yang ingin maju dalam bursa pencapresan. Perahu yang disewakan oligarki ini nilainya bisa triliunan rupiah. Kalau di tingkat provinsi dan kabupaten/kota nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Dengan presidential threshold 20 persen saat ini, jangan berharap partai politik peserta pemilu bisa memunculkan calon-calon alternatif yang akan dipilih oleh rakyat pada Pilpres 2024. Sekarang ini kekuatan politik 82 persen didominasi 7 parpol yang saat ini berkuasa.

"Dengan 82 persen itu tak mungkin mengajukan satu calon. Mereka bisa membelah diri dan konstestasi, tapi konstestasi yang tidak genuin. Hasil sudah ditebak dan kekuasaan dibagi. Padahal, Pasal 6A UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa yang bisa mengajukan Capres-Cawapres adalah parpol peserta pemilu," jelasnya.

Menurut Refly, ada tiga cara untuk memperjuangkan PT dihapuskan atau 0 persen. Pertama, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut presidential threshold. Dengan Perppu selesai masalah. "Pertanyaannya, apakah Jokowi tergerak melakukan hal ini?" kata Refly.

Kedua, melalui jalur DPR RI untuk mengubah Undang-Undang Pemilu. Perubahan yang dilakukan baik secara menyeluruh maupun parsial. Kalau DPR RI tak berkenan, maka bisa ditempuh dengan cara ketiga, yakni mengajukan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menjadi keynote speech dalam diskusi tersebut menilai amendemen konstitusi yang dilakukan Indonesia dalam kurun waktu 1999-2002 lebih brutal dan masif yang telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Tags

Terkini

X