Bawaslu: Politik Identitas Ancam Integritas Pilkada

- Sabtu, 7 Maret 2020 | 15:23 WIB

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Koordinator Divisi Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, Alni SH MKn mengatakan, praktik politik identitas berpotensi ancam integritas Pilkada Serentak 2020.

"Politik identitas tersebut sangat rawan dimanfaatkan oleh para oknum penggiat politik, sebagai cara untuk meraih dukungan dengan isu-isu menjual salah satu agama atau kelompok masyarakat adat tertentu," kata dia di Lubuksikaping, Sabtu (7/3).

Menurutnya, untuk mencegah kondisi tersebut diperlukan sebuah kesadaran masyarakat sebagai subjek atau pelaku politik dengan meningkatkan pengawasan partisipatif jika mengetahui informasi terjadinya dugaan pelanggaran pemilu oleh penyelenggara dan peserta pemilu.

Karena, lanjutnya, subjek politik itu bukan hanya dituntut sekadar menggunakan hak pilih secara benar dan bertanggung jawab, melainkan harus turut memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang ada.

"Masyarakat kalangan manapun harus memiliki keberanian dalam melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, agar penindakannya bisa dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh undang- undang," harapnya.

Sementara itu, praktisi hukum sekaligus pengamat politik asal Provinsi Sumatera Barat, Khairul Anwar SH MH, mengatakan kesuksesan sebuah proses pemilu setidaknya ditentukan oleh tiga faktor, yakni baiknya sistem penyelenggaraan beserta lembaga pengendalinya, jelas dan tegasnya aturan serta tingginya tingkat kepatuhan para peserta pemilu itu sendiri.

"Dengan kata lain jika memang pemilu berintegritas itu menjadi sasaran bersama, maka dibutuhkan kesadaran bersama bahwa pemilu itu harus mendapatkan legitimasi dari semua pihak,"  tegasnya.

Ia menilai realitas demokrasi pemilu saat ini menunjukkan sebagian besar partai politik belum berubah menjadi lebih demokratis dan transisi demokrasi yang terjadi hampir berlalu bergerak ke arah konsolidasi.

"Akibatnya partisipasi masyarakat akhirnya menurun dan itu bisa dibuktikan dengan rendahnya tingkat kehadiran pemilih, karena rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai yang ada," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

PDIP dan Nasdem Berbeda Sikap Terkait Wacana PPHN

Selasa, 14 September 2021 | 12:57 WIB

Perempuan Kurang Minat Terjun Dalam Politik, Salah Siapa?

Selasa, 14 September 2021 | 11:40 WIB

Puan Maharani Dinilai Berhasil Pimpin DPR

Senin, 30 Agustus 2021 | 22:34 WIB
X