3 Lagi Anggota DPD RI Ajukan Judicial Review PT 20 Persen ke MK

- Rabu, 29 Desember 2021 | 18:15 WIB
3 Lagi Anggota DPD RI Ajukan Judicial Review PT 20 Persen ke MK
3 Lagi Anggota DPD RI Ajukan Judicial Review PT 20 Persen ke MK

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Tiga orang Anggota DPD RI, yaitu Tamsil Linrung, Fahira Idris dan Edwin Pratama Putra mengajukan judicial review (JR) presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20% ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal serupa juga sudah diajukan dua anggota DPD RI, yaitu Fachrul Razi dan Bustami Zainuddin.

Dalam pengajuan JR yang dipimpin Tamsil Linrung ini menuntut ambang batas pencalonan presiden 20 persen di dalam UU Pemilu menjadi hanya nol persen.

Baca Juga: Gugatan Parpol di Pemilu 2019, KPU Sumbar Siap Menuju Mahkamah Konstitusi

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, pengajuan JR ini sebuah ikhtiar agar pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2024 diselenggarakan dengan akal sehat di mana salah satu syaratnya adalah menghapus ambang batas pencalonan presiden 20 persen menjadi hanya nol persen.

Menurut Fahira, terdapat kesenjangan yang luar biasa besar antara keinginan para pembuat undang-undang pemilu yang ngotot agar ambang batas 20 persen dipertahankan dengan kehendak publik luas agar ambang batas dihapuskan.  Itulah kenapa norma ambang batas pemilihan presiden ini terus diuji di MK, karena memang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Baca Juga: Inilah  3 Nama Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

“Kita ingin Pilpres 2024 diselenggarakan dengan aturan yang mengedepankan akal sehat. Ketentuan PT 20 persen di tengah keharusan pileg dan pilpres digelar serentak sejatinya sudah tidak relevan lagi. Demi keadilan dan asas kesetaraan dalam berkompetisi, semua partai peserta pemilu mempunyai hak dan kesempatan yang sama mengajukan calon presidennya masing-masing,” ujar Fahira Idris dalam siaran pers diterima media ini, Rabu (29/12/2021).

Fahira mengatakan, dirinya ikut mengajukan judicial review ke MK sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia. Bangsa ini harus belajar dari kerasnya polarisasi politik dan terbelahnya masyarakat Indonesia akibat hanya memiliki dua calon presiden pada dua pilpres sebelumnya.

Menurutnya, begitu banyak kontradiksi yang diakibatkan aturan ambang batas 20 persen yang semestinya sudah tidak lagi kita pertahankan. Rakyat harusnya diberi keleluasaan untuk memilih calon yang memang disediakan oleh sistem yang konstitusional. Rakyat punya hak dasar untuk mendapatkan akses terhadap banyak alternatif calon presiden dan wakil presiden sesuai konstitusi. Pengembalian hak dasar rakyat itu salah satunya melalui penghapusan ambang batas.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

X