Politikus Ini Sebut Kartu Prakerja Tercela dan Koruptif

- Selasa, 14 April 2020 | 20:55 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politikus Partai Demokrat Rachland Nasidik menyatakan Kartu Prakerja yang salah satu programnya pelatihan daring (online) sebagai solusi andalan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di tengah pandemi virus corona (Covid-19) adalah program tercela.

"Itu kebijakan tercela dan harus segera diperbaiki. Pertama, pelatihan online itu tidak relevan saat ini," kata Rachland dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Dia pun mempertanyakan apakah lowongan pekerjaan dan peluang berusaha tersedia di tengah kondisi penyebaran virus corona (Covid-19). Rachland mengingatkan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi saat ini ini diprediksi minus.

"Bisnis di mana-mana bangkrut. PHK melonjak. Kenapa jalan keluarnya pelatihan online?" katanya.

Rachland mengimbau anggaran sebesar Rp20 triliun yang digelontorkan lewat Kartu Prakerja sebaiknya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat yang sedang kesusahan.

Menurutnya, multiplier effect dari langkah itu bisa memutar roda ekonomi.

"Kalau rakyat diberi uang, mereka masih bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Petani, nelayan, bahkan pabrik masih bisa bekerja karena beras, ikan, mie instan, sabun dan lain-lain masih bisa dibeli," kata Rachland.

Selanjutnya, dia menuding Kartu Prakerja sebagai program tercela karena bau amis kolusi.

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi itu menyatakan aplikator yang ditunjuk untuk menjual materi pelatihan online beranggaran Rp5,6 triliun itu adalah perusahaan milik salah satu staf khusus presiden. 

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

PDIP dan Nasdem Berbeda Sikap Terkait Wacana PPHN

Selasa, 14 September 2021 | 12:57 WIB

Perempuan Kurang Minat Terjun Dalam Politik, Salah Siapa?

Selasa, 14 September 2021 | 11:40 WIB

Puan Maharani Dinilai Berhasil Pimpin DPR

Senin, 30 Agustus 2021 | 22:34 WIB
X