Begini Protokol Kesehatan yang Harus Dipatuhi pada Pilkada 2020

- Selasa, 7 Juli 2020 | 22:20 WIB

HARIANHALUAN.COM – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 diundangkan Selasa (7/7).

PKPU ini mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Dalam salinan PKPU yang diterima Republika.co.id, Pasal 5 mengatakan, pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan.  

Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan pilkada. Penerapan protokol kesehatan dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran Covid-19 seperti kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara dan pemilih, pendukung pasangan calon dan pihak terkait lainnya, kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan jajaran KPU, kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik, serta kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan

Penerapan protokol kesehatan antara lain dilakukan dengan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan rapid test atau uji cepat dengan real time polymerase chain reaction (RT-PCR) terhadap seluruh jajaran KPU hingga penyelenggara pemilihan badan ad hoc.

Penyelenggara yang menjalankan tugas setidaknya menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker. Sementara bagi penyelenggara ad hoc yang melakukan tugas berkaitan dengan pihak lain, selain masker juga harus mengenakan sarung tangan sekali pakai dan pelindung wajah atau face shield.  

Selain itu, penyediaan sarana sanitasi yang memadai berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (hand sanitizer). 

Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum memulai pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pilkada menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.  

Ketentuan suhu tubuh paling tinggi adalah 37,3 derajat celsius. Setiap pihak melakukan pengaturan menjaga jarak paling kurang satu meter. Kegiatan pilkada dilarang menyebabkan orang berkerumun.  

Apabila ada kegiatan yang mengharuskan kehadiran fisik, harus dilaiukan pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh serta tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Payung Hukum PPHN Masih Jadi Perdebatan di MPR

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X