DPD RI: Kepala Daerah Keluhkan  Keberadaan UU Cipta Kerja 

- Senin, 17 Januari 2022 | 19:14 WIB
DPD RI: Kepala Daerah Keluhkan  Keberadaan UU Cipta Kerja 
DPD RI: Kepala Daerah Keluhkan  Keberadaan UU Cipta Kerja 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin melakukan kunjungan kerja dan silaturahim dengan Bupati Bogor Ade Yasin di Ruang Kerja Bupati Bogor, Cibinong, Senin (17/1/2022). 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bogor didampingi Sekda dan beberapa kepala dinas terkait mendiskusikan isu lingkungan dan pengembangan UMKM hingga dampak UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan dan kinerja pemerintah daerah. 

"Kami sangat mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten Bogor dalam menangani pandemi Covid-19 dan kebijakan pemulihan ekonomi daerah. Terutama dalam menjaga kinerja ekonomi melalui peningkatan aktivitas UMKM daya beli masyarakat desa," kata Sultan saat memberikan keterangan pers di Cibinong. 

Baca Juga: Ayu Wisya Alias Ella Selebgram Kelahiran Batusangkar Pernah Kuliah di Bogor

Menurutnya, pandemi Covid-19 justru membawa keberkahan tersendiri bagi ekonomi kabupaten Bogor, yang merupakan kabupaten dengan populasi penduduk terbanyak Indonesia. Hal ini tentu merupakan buah dari etos dan ketelatenan seorang kepala daerah. 

"Tangan dingin dan ketelatenan Ibu Ade Yasin, telah membuktikan bahwa kepemimpinan perampuan juga efektif dan signifikan memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa ini. Tidak mudah mengelola daerah dengan penduduk lima jutaan jiwa, kecuali dengan modal karakter kepemimpinan yang kuat dan tegas," ujar Sultan. 

Meski demikian, Sultan mengakui bahwa, terdapat beberapa keluhan yang sangat umum dari para kepala daerah, termasuk Bupati Bogor adalah terkait keberadaan UU Cipta Kerja yang mencabut beberapa kewenangan strategis kepala daerah. Terutama pada pasal perizinan usaha. 

Baca Juga: DPR RI: UU Cipta Kerja Seharusnya Inkonstitusional Tanpa Syarat

"Saya dan kita semua tentu berharap agar keluhan Ini menjadi atensi serius Pemerintah dan DPR RI, khususnya Panitia Khusus UU Cipta Kerja DPD RI dalam memperbaharui materil dan prosedur penyusunan UU tersebut," ungkap senator asal Bengkulu itu. 

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X