Tak Hadiri Sidang Paripurna, Ini Alasan Ketua DPRD Pasaman Barat

- Kamis, 20 Agustus 2020 | 21:10 WIB

HARIANHALUAN.COM - Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Parizal Hafni memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran dirinya dan Fraksi Partai Gerindra dalam sidang paripurna yang digelar di ruangan rapat paripurna Kantor DPRD Pasbar, Rabu (19/8/2020).

Pasalnya, Sidang Paripurna DPRD Pasbar dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) tentang Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah - Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 tersebut, hanya dihadiri sebanyak 18 orang anggota dewan, tanpa dihadiri Ketua DPRD dan Farksi Gerindra.

Saat dikonfirmasi Haluan.com dikediamannya, di Padang Tujuh, Kecamatan Pasaman, Kamis (20/8/2020) malam, Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni mengatakan, ketidakhadirannya pada sidang paripurna tersebut, dikarenakan kondisi badan yang kurang sehat, serta surat keterangan sakit juga sudah dikirimkan kepada Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan.

"Surat keterangan sakit sudah saya kirimkan via pesan whatsapp kepada wakil ketua dan juga sekwan pada pagi harinya sebelum waktu sidang paripurna dimulai," katanya.

Kemudian, terkait tidak hadirnya Fraksi Gerindra dalam paripurna tersebut, Parizal Hafni menjelaskan bahwa hal ini terkait dengan tidak transparannya atau kurang terbukanya Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pasbar terhadap pemakaian anggaran pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Pasbar.

"Seharusnya tim TAPD terbuka terkait anggaran Covid-19 ini. Karena sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah," jelasnya.

Karena menurutnya, dalam pasal 4 ayat 1 jelas disampaikan, bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

"Karena kita anggap belum sesuai aturan, makanya Fraksi Gerindra tidak hadir dalam sidang paripurna tersebut," tegasnya.

Selain itu, Parizal Hafni juga mengatakan, bahwa di dalam program kerja (progja) yang dikirimkan kepada anggota dewan pada hari Selasa (18/8/2020), juga tidak dicantumkan paripurna laporan banggar, yang seharusnya itu harus dimasukkan dalam progja.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Menteri KKP Kunjungi Poltek KP Pariaman

Kamis, 3 Juni 2021 | 10:56 WIB

Bupati Agam Buka Musrenbang RPJMD 2021-2026

Kamis, 3 Juni 2021 | 10:42 WIB
X