Perusahaan Tambang Bermasalah dengan Warga, Fraksi Gerindra DPRD Limapuluh Kota Angkat Bicara

- Selasa, 25 Agustus 2020 | 16:40 WIB

HARIANHALUAN.COM - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Khairul Apit merasa gerah dengan ulah perusahaan tambang yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar lokasi yang terdampak dari aktifitas ekspoitasi tambang tersebut.

Bahkan secara tegas, putra Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh itu tak segan-segan untuk menghentikan pengoperasian tambang bersama DPRD serta sejumlah instansi terkait. "Bagi perusahaan tambang selesaikan dulu lah urusan dengan warga setempat. Jangan asal ekspoitasi saja. Kalau tidak, kami DPRD terutama Fraksi Gerindra akan bertindak," tegas Khairul Apit pada Selasa (25/8) siang.

Diterangkan Apit, dirinya baru saja didatangi oleh sejumlah warga yang menangis-nangis meminta perlindungan agar lahan mereka tidak dirusak lagi akibat aktifitas tambang. "Ada warga yang melaporkan, lahan mereka dirusak, tumbuhan di tanah mereka ditebang oleh oknum perusahaan tambang. Padahal, urusan dari perusahaan tambang dengan warga belum selesai. Karena itu, kami minta selesaikan dulu lah urusan dengan warga yang terdampak oleh aktifitas tambang tersebut," ujar Apit.

Seperti yang terjadi terhadap warga di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan. "Perusahaan tambang itu baru mengantongi UPL/UKL tetapi ladang warga sudah dirusak tanpa ada ganti rugi. Pohon karet dibabat, tumbuhan gambir habisi padahal itu sumber ekonomi bagi warga setempat," ucapnya.

Kemudian, Khairul Apit meminta, agar pemerintah nagari, pemerintah kecamatan serta Pemkab Limapuluh Kota tak boleh tinggal diam terhadap hal yang dirasakan warga setempat. 

Sementara Walinagari Koto Alam yang dihubungi untuk dikonfirmasi, belum mengangkat telepon. Sedangkan Camat Pangkalan Koto Baru Zulkifli Lubis tidak mengetahui pasti persoalan antara perusahaan tambang dengan warga di Koto Alam.

"Di sana memang ada kisruh antara perusahaan tambang dengan warga tetapi saya tidak mengetahui secara detail apa persoalannya," ucap camat. Dikatakan Zulkifli, untuk Nagari Koto Alam saja, ada 5 perusahaan tambang yang beroperasi untuk ekspoitasi kekayaan alam di sana berupa tambang batu perbukitan. (*)

Editor: Administrator

Terkini

Payung Hukum PPHN Masih Jadi Perdebatan di MPR

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:18 WIB

Ini Nama Capres dari PDIP, Puan Dapat Kans Besar

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:30 WIB
X