PKS Minta Sektor Kelistrikan Jangan Diliberalisasi

- Jumat, 21 Januari 2022 | 17:15 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menilai pembentukan holding dan subholding PLN oleh Menteri BUMN sebagai bentuk liberalisasi ketenagalistrikan nasional.

Dengan pembentukan holding dan subholding, nantinya PLN hanya akan mengurus menara listrik saja. Sementara tugas lainnya akan diambil alih pihak lain di luar kewenangan perusahaan plat merah tersebut.

"Konstitusi kita, yaitu UUD 1945 menegaskan, cabang usaha penting dan strategis dikuasai oleh negara. UU Ketenagalistrikan menegaskan bahwa ketenagalistrikan adalah cabang usaha penting yang dikuasai negara," kata Mulyanto, Jumat (21/1/2021).

Baca Juga: Kapolres Pessel Harapkan Peran Media untuk Sukseskan Vaksinasi

Kemudian dari hasil judicial review  UU Ketenagalistrikan, khususnya dalam aspek usaha kelistrikan yang “terintegrasi” dari hulu ke hilir (bundling-unbundling), ditetapkan MK, bahwa bentuk unbundling PLN tidak dibenarkan (inkonstitusional secara bersyarat), sehingga sektor ini menjadi tidak dikuasai negara.

Karena itu, Mulyanto menolak kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membentuk holding dan subholding PLN. Ia minta Pemerintah membatalkan kebijakan tersebut, sampai RUU BUMN disahkan.

"Secara umum, soal holding-sub holding untuk BUMN ini masih multitafsir. Definisi anak perusahaan itu adalah BUMN atau bukan BUMN, juga masih harus diperjelas," jelasnya.

Baca Juga: Diskoperindagkop Kota Pariaman Akan Lakukan Operasi Pasar Murah di 4 Titik

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

X