Pemerintah Cabut IUP Sejumlah Perusahaan, Legislator: Berikan ke BUMN

- Selasa, 25 Januari 2022 | 23:59 WIB
Ilustrasi Tambang Batu Purwakarta (Istimewa)
Ilustrasi Tambang Batu Purwakarta (Istimewa)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Seiring dengan adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan-perusahan yang tidak jalankan kewajiban oleh pemerintah. Legislator DPR RI Khilmi berharap diberikan pada perusahaan BUMN.

“Dalam kesulitan seperti beberapa waktu yang lalu, dimana PLN membutuhkan batu bara, pasokannya tidak lancar, namun kemudian BUMN (dalam hal ini PT Bukit Asam) sanggup mensuplai hingga 154 persen dari DMO (Domestic Market Obligation),” papar Khilmi.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 bahwa segala yang terkandung dalam alam dan tanah air Indonesia yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak itu harus dikuasai oleh negara.

Baca Juga: WiME Lakukan Pemberdayaan Bagi Warga Tambang Skala Kecil di Sawahlunto

Kebetulan, imbuhnya, kalori yang terkandung dalam batu bara milik Bukit Asam cocok dengan kebutuhan PLN.

“Sementara itu, apa yang bisa diharap dari perusahaan-perusahaan swasta? mereka hanya berharap untung banyak. Padahal kembali lagi, kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia itu sebetulnya milik negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” tandas Khilmi.

Oleh karena itu, jika Presiden mencabut IUP beberapa perusahaan swasta yang tidak menjalankan kewajiban DMO, dan untuk kepentingan masyarakat dan negara maka kuota IUP tersebut diberikan ke perusahaan BUMN, salah satunya PT Bukit Asam.

Karena selama ini PT Bukit Asam telah mampu mensuplai batu bara untuk PLN sebesar 154 persen dari kewajiban DMO yang ditetapkan.

“Dengan diberikan IUP tersebut ke perusahaan BUMN, maka penghasilan atau devisa negara juga akan bertambah,” pungkasnya. (*)

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X