Melihat fakta tersebut, Arinal mengakui keberadaan LKM penting dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya UMKM di Lampung.
Selain itu, Lampung saat ini juga memiliki program unggulan yang sedang dalam proses awal implementasi yakni KPB (Kartu Petani Berjaya).
Gubernur Lampung Arinal Djunaedi menyampaikan program KPB merupakan program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memanfaatkan teknologi digital (aplikasi-pen) yang memuat kebutuhan petani serta dukungan yang dapat diberikan kepada petani terkait kebutuhan sarana dan prasarana pertanian seperti benih, pupuk, pembiayaan dan kelembagaan.
“Saya berharap, KPB bisa menjadi solusi pertanian di Indonesia. Petani butuh benih, ada. Petani butuh pupuk ada. Data dalam satu data base,” harap Arinal.
Abdul Hakim, Senator Lampung yang juga koordinator dalam kunjungan kerja kali ini mengapresiasi pemilihan Lampung sebagai tujuan kunjungan kerja kali ini.
“Saya mengapresiasi pemilihan Lampung sebagai destinasi untuk kunjungan kerja dalam rangka Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI di Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan daftar inventaris masalah RUU tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM,” ungkap Abdul Hakim.
Merespons sambutan Gubernur, senator yang juga berprofesi sebagai Kiai ini mengatakan siap untuk menjadi duta KPB.
“Saya mendeklarasikan diri untuk menjadi duta KPB. KPB ini memberikan kemudahan petani mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini bisa disinergikan dengan LKM,” papar Hakim, sapaan akrabnya.
Bambang Hermanto, Kepala Kantor Perwakilan Kantor OJK Lampung mengungkapkan beberapa data terkait dengan perkembangan LKM di Lampung.
“Kami sangat konsen terhadap pengawasan LKM. Kami memastikan agar LKM bisa berkembang baik, berkontribusi bagi ekonomi daerah. Per 2011, ada 11 LKM dengan pertumbuhan yang luar biasa dalam 5 tahun terakhir," elas Bambang.
Bambang menambahkan, pertumbuhan aset LKM di Lampung pada 2021 tumbuh 7%, DPK, 170%, pinjaman tumbuh 30%. Namun demikian, di tengah capaian kinerja LKM tersebut, terdapat beberapa isu LKM di Lampung.
“Isu LKM di Lampung seputar sumber daya manusia yang berdampak luas pada pengelolaan LKM secara menyeluruh. Dari 11 LKM, dua yang sudah punya cross system. Tahun ini ada tambahan dua. Untuk yang lain masih sulit. Keterbatasan SDM adalah salah satu sebabnya” tutur Bambang.
Nairobi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Lampung mengungkapkan bahwa LKM berbeda dengan Lembaga perbankan lain, terutama BPR dalam hal pangsa pasar.
“Playing field antara LKM dengan BPR sangat beda. LKM bermodal 100 juta, BPR bermodal miliaran,” terang Nairobi.
Nairobi meminta LKM lebih baik fokus bagaimana memerangi lintah darat, karena itulah salah satu tujuan utama pembentukan LKM.
Artikel Terkait
Waket DPD RI Dorong Agenda Literasi Keuangan Masuk dalam Kurikulum Sekolah
Pansus Cipta Kerja DPD RI Serap Masukan dari Pakar
PPUU DPD RI: Perlu Regulasi Setingkat UU Atur SPBE
Ketua DPD RI: Ilmuwan Harus Diapresiasi dengan Baik
Ketua DPD RI Hadiri Dzikir Manaqib di Ponpes Al-Qodiri Jember
Kewenangan DPD RI Harus Dimaksimalkan Demi Kepentingan Daerah
Kunker di Kalteng, Mahyudin: DPD RI Hanya Perjuangkan Kepentingan Daerah
Ketua DPD RI Minta Pemerintah Terapkan PPKM di Daerah dengan Kasus Omicron Tinggi
Raker Dengan Wamenhan, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan
Ketua DPD RI Minta Pemerintah Jaga Ekonomi Sektor Informal