PDIP Kritik Luhut Terkait Penundaan Pemilu: Bertentangan Dengan Presiden!

Jakarta, HarianHaluan.com – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait pernyataanya tentang big data yang mengungkap bahwa sebagian besar pemilih ingin penundaan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Hasto mempertanyakan kewenangan Luhut menyampaikan hal itu.

"Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri. Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah," ucap Hasto dalam keterangannya, Senin (14/3).

Baca Juga: Luhut: Jabatan Jokowi Diperpanjang 3 Tahun, Mungkin Indonesia Akan Lebih Baik

Terkait hal ini, Hasto bahkan menantang Luhut untuk mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademik.

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan," tegas dia.

Hasto menilai, pernyataan Luhut itu bertentangan dengan sikap Presiden yang telah memutuskan bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai jadwal yaitu Februari 2024.

Terakhir, Hasto mewakili PDIP juga menghimbau agar para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi membangun optimisme.

Padahal, kata dia, Presiden Jokowi saat ini sedang terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.