Yusril Ihza Mahendera dan La Nyalla Mattaliti Kompak Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden

- Senin, 28 Maret 2022 | 12:38 WIB
Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra.

Jakarta, HarianHaluan.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattaliti secara resmi melayangkan gugatan terhadap presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK) gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan tercatat pada Jumat (25/3).

Dalam gugatannya, Yusril dan La Nyalla kompak meminta agar MK menghapus syarat ambang batas pencalonan atau presidentially threshold.

"Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian dikutip dari berkas gugatan.

Baca Juga: Yusril: Penundaan Pemilu Bisa Timbulkan Kondisi Anarki

Menurut pemohon dalam Pasal 222 tersebut cenderung menguntungkan status quo dan tidak demokratis.

Oleh karena itu, pemohon menilai Pasal 222 dinilai harus dihilangkan untuk membuka ruang lebih lebar bagi arus perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi rakyat pemilih, yang lebih sesuai dengan esensi pemilihan presiden langsung oleh rakyat sebagaimana diamanatkan pasal 6A UUD 1945

"Berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas terlihat bahwa keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945," kata pemohon.

Dalam gugatan serupa sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui menolak gugatan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang termuat dalam Undang-Undang Pemilu.

Halaman:

Editor: Alfitra Akbar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X