Dukung Jokowi Tiga Periode, Sultan Minta APDESI Menjaga Etika Bernegara

"Karena Masih banyak keluhan masyarakat desa tentang kepemimpinan desa yang harus dijawab dengan etos pengabdian para kepala desa," tegasnya. 

Sultan menerangkan bahwa para kepala desa saat ini dipercayakan untuk mengelola anggaran dana desa yang cukup besar. Namun harus diakui masih banyak desa yang justru belum mengalami peningkatan kualitas pembangunan yang berarti.

Baca Juga: Wacana 3 Periode, Jokowi: Semua Harus Taat Konstitusi yang Atur Masa Jabatan Presiden

Pemerintah desa, sekali lagi sebaiknya fokus saja memperbaiki kualitas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Permintaan mantan ketua HIPMI Bengkulu ini tentu sangat beralasan. Menurut hasil tinjauan singkat Dana Desa 2015-2020 yang dilakukan oleh DPR RI, Salah satu alat ukur pencapaian dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dapat menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP).

Dalam periode 2014-2019, NTP relatif mengalami peningkatan. Namun peningkatannya tidaklah signifikan, yakni hanya mampu meningkat 1,15 persen.

Dari 102,03 pada 2015, menjadi 103,21 pada 2019. Artinya, tingkat keuntungan petani atau kesejahteraan petani hanya mampu bertumbuh 1,15 persen selama diberlakukannya dana desa. 

Dalam periode 2015-2019, rata-rata penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat hanya berkisar 14-15 persen. Terpaut jauh dibandingkan dengan penggunaan untuk pembangunan fisik yang mencapai hampir 80 persen setiap tahunnya. 

Seperti diberitakan, Ketua umum APDESI Surtawijaya mengklaim masyarakat desa ingin Presiden Jokowi kembali memimpin Indonesia di periode berikutnya. Jokowi dinilai sosok pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya dan tahu seluk beluk permasalahan di tingkat terbawah. (*)