HARIANHALUAN.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius merespons kekhawatiran nelayan kecil dan tradisional dari rencana penerapan sistem kontrak penangkapan ikan.
Perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional dari kapal besar korporasi adalah hal yang mutlak.
“Kekayaaan alam Indonesia termasuk perikanan, harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat"
Baca Juga: Puan Maharani: Pemulihan Ekonomi Transisi Covid-19 Harus Dirasakan Rakyat
"Kalau ada nelayan kecil tradisional yang merasa terancam penghidupannya karena adanya regulasi baru, negara harus hadir dan menjamin perlindungan terhadap mata pencaharian para nelayan kita,” tegas Puan di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Puan menambahkan, regulasi baru yang dibuat pemerintah sebagai upaya menambah penerimaan negara di bidang perikanan adalah hal yang baik buat perekonomian nasional.
Namun hendaknya upaya tersebut dibarengi dengan pengawasan yang super ketat, baik itu terkait besaran kapal, wilayah penangkapan, alat, kuota, sampai dengan potensi kekerasan di laut.
Baca Juga: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Parpol Memprihatinkan, Ini Penyebabnya Menurut Pengamat
“Sehingga tidak ada nelayan kecil tradisional yang dirugikan, apalagi tersingkirkan akibat regulasi tersebut,” tegas Puan.
Artikel Terkait
Disebut Tak Demokratis Karna Tunjuk Emil Dardak Jadi Ketua DPD Jatim, Ini Penjelasan DPP Demokrat
DPP Demokrat Jelaskan Mengapa Pilih Emil Dardak Ketimbang Menantu Soekarwo: Loyal Kepada AHY
DPR Minta Kemendagri Tegur APDESI Terkait Dukungan Presiden Jokowi 3 Periode
Terpilih Jadi Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Ini Target Emil Dardak
Mendagri Tito Karnavian Nilai Deklarasi Jokowi 3 Periode oleh Apdesi Tak Langgar UU
Pemerintahan Diprediksi Ambruk Sebelum 2024? Ini Alasan Ekonom Senior Faisal Basri
Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Parpol Memprihatinkan, Ini Penyebabnya Menurut Pengamat