Bawaslu Mengadu ke Presiden, Minta Dukungan Fasilitas untuk TPS Pulau Terluar

- Jumat, 23 September 2022 | 05:44 WIB
Presiden Joko Widodo menerima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 22 September 2022.
Presiden Joko Widodo menerima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 22 September 2022.

HARIAN HALUAN - Presiden Joko Widodo menerima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 22 September 2022.

Selain memperkenalkan anggota Bawaslu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta dukungan dari Presiden Jokowi terkait beberapa hal mengenai fasilitas pengawasan dalam pemilihan umum (pemilu).

Baca Juga: Besok Bawaslu Gelar Sidang Sengketa, Gugatan Diajukan 4 Partai Ini

“Kami mintakan kepada Bapak Presiden khususnya misalnya mengenai support pembiayaan dan lain-lain, dan sudah dipenuhi pemerintah walaupun ada beberapa hal yang masih kurang, kekurangan inilah yang kemudian kita mohonkan kembali,” ucap Rahmat.

Selain itu, Rahmat juga meminta agar pihak keamanan dan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di pulau terluar bisa mendapatkan kemudahan fasilitas untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak lainnya.

Baca Juga: Laporan Mendag Zulhas Bagikan MinyaKita Sambil Kampanye, Ini Kata Bawaslu

“Kemudian juga fasilitasi teman-teman keamanan pengawas di tempat-tempat TPS, di tempat-tempat pulau terluar dan juga terjauh, sehingga bisa dikomunikasikan dengan kepolisian, Panglima TNI, dan juga aparat pemerintah daerah,” tuturnya.

Selanjutnya, Rahmat menuturkan bahwa Kepala Negara menginstruksikan Bawaslu untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan penegakan hukum.

“Pak Presiden meminta bahwa Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika,” ujar Rahmat.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Redaksi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menguak Siasat Ma'ruf Amin Gerilya Urai Konflik Papua

Minggu, 4 Desember 2022 | 09:30 WIB
X