Soal Dua Pengaduan Terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok, Begini Kritikan Gerindra Sumbar

- Rabu, 25 Agustus 2021 | 20:41 WIB
Respon Gerindra soal dua pengaduan Ketua DPRD Kabupaten Solok
Respon Gerindra soal dua pengaduan Ketua DPRD Kabupaten Solok

PADANG, HARIANHALUAN.COM -Persoalan di tubuh DPRD Kabupaten Solok masih berlanjut. Badan Kehormatan (BK) baru-baru ini merekomendasikan DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut menyusul adanya mosi tidak percaya anggota dewan dan pengaduan dari masyarakat yang menyudutkan Dodi Hendra.

Sekretaris DPD Gerindra Sumatra Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman membenarkan adanya pengaduan terhadap kadernya itu. Namun, dia menilai BK dalam menindaklanjuti aduan tersebut tidak menjalankan kewajibannya.

Evi mengatakan Dodi Hendra diadukan terkait dua persoalan. Pertama, adanya pengaduan mosi tidak percaya pada tanggal 4 Juni 2021 yang ditandatangani oleh 22 orang anggota dewan. Hal ini ditindaklanjuti oleh BK pada 6 Juli.

"Harusnya dalam Tata Beracara, BK berkewajiban memberikan surat secara tertulis kepada Dodi Hendra dan kepada Fraksi Gerindra 14 hari setelahnya. Namun Dodi Hendra tidak menerimanya, tidak ada surat bahwasanya hal tersebut ditindaklanjuti," kata Evi di Kantor DPD Gerindra Sumbar, Rabu (25/8/2021).

Fraksi Gerindra pun, lanjut Evi menerima suratnya baru tanggal 18 Agustus berkaitan mosi tidak percaya tersebut. Artinya, ada rentang waktu selama 44 hari.

Kemudian, terkait pengaduan kedua dari masyarakat pada tanggal 6 Juli 2021 tentang intervensi yang dilakukan Dodi Hendra ke lembaga lain. BK memutuskan untuk menindaklanjutinya pada tanggal 12 Juli. Namun, lagi-lagi pemberitahuan kepada fraksi baru diterima pada tanggal 18 Agustus.

"Pemberitahuan kepada fraksi baru tanggal 18 Agustus, dan Dodi Hendra tidak juga menerima pemberitahuan," kata Evi.

Evi mengatakan berkaitan mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Dodi Hendra tidak terbukti sama sekali. Kemudian soal laporan dari masyarakat, Evi menilai hal tersebut tak ada kaitannya dengan jabatan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.

"Berkaitan dengan laporan masyarakat, kami menganalisa ini sama sekali tidak ada kaitan dengan jabatan ketua DPRD, karena kejadiannya sebelum Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD, pada tahun 2020," jelasnya.

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Terkini

Prabowo Subianto Maju Lagi di Pilpres 2024

Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:27 WIB

DPR RI Apresiasi Pelaksanaan LOBO, Apa Itu?

Jumat, 8 Oktober 2021 | 13:33 WIB

Terpopuler

X