Teken Kerjasama, Pemprov-Pemko Padang Panjang Sepakat Tingkatkan Pembangunan

Milna Miana
- Sabtu, 11 September 2021 | 11:20 WIB
Wako Fadly Amran usai teken kerjasama dengan Pemprov
Wako Fadly Amran usai teken kerjasama dengan Pemprov

PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.COM - Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jumat (10/9). Kesepakatan Bersama ini sebagai acuan bagi para pihak untuk melakukan kerja sama sesuai urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penandatanganan tersebut difasilitasi Kabag Kerjasama Setdaprov, Zaki Fahminanda SSTP, MPA, Kasubag Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, Yuanda Ogi Pramana, SIP, MH dan diteken Wako Fadly didampingi Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Kabag Pemerintahan Setdako, Drs. Reflis, MTP.

Baca Juga: Pemko Padang Panjang dan DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021

“Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja para pihak dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Fadly dikutip dari Facebook Kominfo Padang Panjang, Sabtu (11/9).

Dikatakannya, objek Kesepakatan Bersama adalah kerja sama antara Pemprov dengan kabupaten/kota se-Sumatera Barat yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Wujudkan Keamanan Kota, Diskominfo Padang Panjang Hadirkan Command Center

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yakni Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Lalu, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil dan menengah, Penanaman modal, Kepemudaan dan olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

Serta, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

Tak ketinggalan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dan Penelitian dan pengembangan, Fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (*)

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

TP-PKK Agam Studi Komparatif ke Jambi

Selasa, 7 Desember 2021 | 20:56 WIB

Ketua PKK Kota Pariaman Serahkan Insentif Dasawisma

Selasa, 7 Desember 2021 | 17:45 WIB

Bupati Agam: LGBT Ancaman Bagi Generasi Harapan Bangsa

Selasa, 7 Desember 2021 | 15:02 WIB
X